Perluasan Layanan Nontunai untuk Apa?

41

Layanan keuangan nontunai dan elektronifikasi di Bali hingga saat ini menunjukkan peningkatan. KPw Bank Indonesia (BI) Bali pun terus berupaya meningkatkan dan memperluas jangkauan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran ini. Bagaimana hasilnya?


PENERAPAN elektronifikasi sesuai amanat Presiden RI yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No.16/M/ 2017 tanggal 12 September 2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol sejak 1 Oktober 2017. Pembayaran di Tol Bali Mandara contohnya kini sudah sepenuhnya menerapkan nontunai. Pada triwulan II/2019, BI Bali mencatat jumlah uang elektronik di Bali 314.440 unit atau tumbuh 523,48 persen year on year. Jumlah ini terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya 455,75 persen. Jumlah uang elektronik pada triwulan laporan tumbuh sangat tinggi dibandingkan rata-rata dua tahun terakhir sejak elektronifikasi mulai efektif digunakan secara masal di Bali pada 2017.

“Hal ini didorong oleh masifnya perluasan program elektronifikasi di Bali dan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi karena sudah umum digunakan,” kata Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho.

Menurutnya, berdasarkan jenis penggunaannya transaksi isi ulang mendominasi pada triwulan II 2019 dengan pangsa 45 persen lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu 38 persen. Dilihat dari nominalnya transaksi isi ulang tercatat Rp113,98 miliar. Ini terakselerasi dibanding triwulan I/2019 yang tumbuh dengan nilai Rp25,76 miliar.

“Sejalan dengan isi ulang penggunaan uang elektronik untuk transaksi pembayaran juga mengalami akselerasi dari 810 persen menjadi 13.164 persen pada triwulan laporan,” ujarnya.

Pangsa transaksi pembayaran pada triwulan laporan 38 persen atau nominal mencapai Rp95,95 miliar, menurun dibanding triwulan sebelumnya 48 persen atau mencapai Rp33,4 miliar. Selain penerapan 100 persen nontunai di jalan tol, kata Trisno, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa stakeholder dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi. KPw BI Bali bekerja sama memfasilitasi dan mendukung implementasi elektronifikasi parking atau e-parking kendaraan bermotor, objek wisata, retribusi daerah, SPBU dan parkir bandara kerja sama dengan PT Angkasa Pura dilakukan untuk mewujudkan program elektronifikasi pada pembayaran parkir kendaraan bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dikemas dalam Bali card.

Selain itu, program elektronifikasi juga telah dilakukan pada pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Benoa atau e-port card. Di Pelabuhan Gilimanuk telah dilakukan uji coba sejak 15 Agustus 2018. Hingga saat ini, untuk loket masuk penumpang dan loket masuk sepeda motor telah implementasi nontunai 100 persen sedangkan untuk loket masuk kendaraan kendaraan roda empat masih menggunakan sistem hybrid atau tunai dan nontunai.

Dalam bidang transportasi program elektronifikasi dilakukan dengan salah satu penyedia jasa transportasi yaitu Blue Bird Bali. BI Bali juga mendorong elektronifikasi pembayaran tiket masuk objek wisata khususnya di Tabanan dan kawasan wisata pantai Pandawa serta pembayaran parkir kendaraan di pusat perbelanjaan.

Di Tabanan telah terdapat 14 terminal parkir elektronik atau TPE on street dengan rata-rata jumlah transaksi 63.000 kali per bulan dan rata-rata nominal transaksi Rp187 juta per bulan. Selain itu juga terdapat 1 TPE of street dengan rata-rata jumlah transaksi 17.000 kali per bulan dan rata-rata nominal transaksi Rp46 juta per bulan.

Implementasi e-ticketing juga telah dilaksanakan di penyeberangan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Selain kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, implementasi pembayaran nontunai di pemerintahan daerah Bali juga terus dikembangkan baik untuk penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan daerah, penerapan nontuani telah dilaksanakan pada pajak daerah, khususnya pajak atau retribusi daerah, PBB, BPHTB dan industri perhotelan hiburan dan restoran. Sementara pengeluaran daerah provinsi Bali juga telah diterapkan elektronifikasi yaitu menggunakan transfer atau pemindahbukuan pada rekening bank untuk pembayaran dan transaksi daerah. Pemrov Bali juga telah menerapkan komputerisasi yang tersambung secara online untuk pengelolaan APBD sehingga pembuatan laporan keuangan seperti neraca dapat dilakukan seketika. Implementasi e-retribusi pada 2019 telah dilaksanakan di Pasar Beringkit, Badung, Pasar Agung Desa Peninjoan Denpasar dan Pasar Jembrana.

Lanjut Trisno menjelaskan, BI Bali juga telah meresmikan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking. BI memastikan dengan adanya QRIS akan mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif dan memajukan UMKM di daerah ini.

Menurutnya, saat ini merupakan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang selanjutnya implementasi secara nasional baru efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Kami harapkan UMKM di Bali segera menggunakan QR code untuk memudahkan transaksi dan bisa meningkatkan penghasilan karena sangat mudah dan cepat,” ujarnya.

Diakui, QRIS merupakan salah satu implementasi dari visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang memerlukan dukungan inovasi teknologi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

“Pengembangan QRIS dapat digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking,” terangnya.

Diakui, pengembangan QRIS ini mengusung semangat UNGGUL yaitu UNiversal yang berarti penggunaan QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri. Selanjutnya GampanG yang berarti masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Lalu, Untung yang berarti transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel. Terakhir Langsung yang berarti transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM). Penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba (piloting) pada tahap pertama pada September hingga November 2018 dan tahap kedua pada April hingga Mei 2019.

Hal sama disampaikan Kepala Divisi SP PUR KPw BI Bali, Agus Sistya Widjajati. Kata dia ada dua mekanisme transaksi menggunakan QRIS. Pertama secara statis yaitu QR code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. Selanjutnya QR code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR code belum mengandung nominal pembayaran sehingga user harus input jumlah nominal di aplikasi. Kedua dinamis yaitu QR code ditampilkan melalui struk yang dicetak EDC atau ditampilkan pada layar monitor. QR code dicetak berbeda untuk setiap transaksi. Bedanya QR code ini telah mengandung nominal pembayaran. *dik/editor rahadi

BAGIKAN