Komisi IV DPRD Sidak ke Sejumlah Instansi Genjot Kinerja Eksekutif Guna Tingkatkan PAD  

Komisi IV DPRD Karangasem dipimpin Ketua Komisi Komang Rena, Rabu (9/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan dialog ke tiga organisasi perangkat daerah (OPD)

16
SIDAK - Komisi IV DPRD Karangasem dipimpin Ketua Komisi Komang Rena, S.P., saat sidak di RSUD Karangasem. Pihak komisi di DPRD terus melakukan sidak ataupun rapat kerja dalam rangka meningkatkan kinerja Pemkab Karangasem.

Amlapura (bisnisbali.com) Komisi IV DPRD Karangasem dipimpin Ketua Komisi Komang Rena, Rabu (9/10) melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan dialog ke tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Karangasem. Komisi yang antara lain membidangi kesejahteraan rakyat, sosial, kesehatan, dan lingkungan hidup itu sidak ke RSUD Karangasem, dilanjutkan ke Dinas Sosial dan ke Dinas Pariwisata Karangasem.

Ketua Komisi IV Komang Rena didampingi sejumlah anggotanya menyampaikan tujuan sidak itu, dalam rangka pihaknya dari DPRD melakukan fungsi kontrol. Pihaknya turun langsung ke bawah, berdialog dengan kalangan OPD, dalam rangka menyerap aspirasi, yang nantinya bisa dibawa dalam pembahasan APBD 2020.

Sebelumnya, Senin (7/10) pihak Komisi I dan III DPRD Karangasem, juga sudah melakukan rapat kerja dengan  pimpinan OPD, seperti Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Keuangan, serta Badan  Perizinan Satu Pintu serta Dinas Pol PP pada rapat kerja itu, membahas temuan saat kedua komisi itu, melakukan sidak ke sejumlah usaha galian C di Desa Buana Giri, di mana ditemukan dugaan kebocoran terkait pemungutan pajak galian C.

Terkait sidak ke RSUD Karangasem kemarin, diterima langsung Direktur RSUD Karangasem, yakni dr. Wayan Suardana. Pihak Komisi IV selain meninjau satu gedung RSUD yang sudah dibangun dua tahun lalu, tetapi di lantai  dua ke atas belum pernah digunakan alias mangkrak. Penyebabnya,  di lantai atas itu perbaikannya pascaterdampak gempa Lombok, belum diperbaiki. Pihak Dewan meminta agar gedung itu segera dimanfaatkan, apalagi pihak RSUD itu mengeluhkan ruang perawatan di kelas I dan II kekurangan.

Suardana juga melaporkan, operasional RSUD Karangasem terancam kolaps.  Sebab, anggaran operasional yang masih tersedia sampai kemarin kian menipis, berkisar Rp 200 juta. Penyebabnya, selama tiga bulan yakni sejak Juni, Juli dan Agustus 2019, pihak BPJS di Karangasem belum membayar klaim pelayanan. Besar tunggakan piutang di BPJS Kesehatan yang dimiliki mencapai Rp 14,5 miliar lebih. “Kami sudah tanyakan ke BPJS, belum ada jawaban jelas secara tertulis. Kami khawatir sampai Desember nanti, tunggakan pihak BPJS itu juga belum dibayarkan. Kalau lama tak dibayarkan, padahal kami sangat memerlukan dana operasional yang besar itu, kami di RSUD Karangasem bisa kolaps,’’ ujar Suardana khawatir.

Ia berharap, pihak BPJS Kesehatan secepatnya membayar utangnya. Pihaknya sudah menyampaikan klaim tagihan itu, lengkap dengan persyaratannya.  Di lain pihak, Ketua Komisi IV Komang Rena mengatakan, pihaknya segera memanggil pihak BPJS Kesehatan di Karangasem, guna secepatnya melakukan rapat kerja. Sebab, masalah klaim pihak BPJS yang belum dibayarkan ke RSUD itu mendesak, jangan sampai pelayanan RSUD kepada masyarakat yang sakit, menjadi terganggu.

Di lain pihak, Kepala BPJS Kesehatan Cabang  Karangasem, Eni Supriatma mengatakan, pihaknya dari BPJS memang masih menunggak klaim BPJS ke RSUD Karangasem. Dikatakan, hal itu merupakan masalah secara nasional, tunggakan pihaknya dari BPJS Kesehatan tidak hanya di RSUD Karangasem.  Penyebabnya, akibat defisit anggaran di BPJS. Pihaknya dari BPJS menunggu pasokan dana dari Kementerian Keuangan dan diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dibayarkan tunggakan klaim pelayanan itu. Sesuai ketentuan, pihaknya juga harus membayar denda  sebesar 1 persen atas keterlambatan pembayaran itu.

Usai sidak di RSUD Karangasem,  pihak Komisi IV juga sidak dan melakukan dialog ke Dinas Sosial Karangasem, serta ke Dinas Pariwisata Karangasem.  Di Dinas Pariwisata, pihak Komisi IV mempertanyakan, soal retribusi pendapatan dari dinas itu yang targetnya terus menurun. Komang Rena dan anggota komisi lainnya, meminta agar pihak OPD itu menggenjot kinerjanya. Sebab, kalau sampai PAD Karangasem terus turun dan terjadi lagi pada 2020, tentunya akan berpengaruh kepada kemampuan pembangunan di Karangasem. Padahal, tunjangan peningkatan kinerja (TPK) bagi pejabat sudah dinaikkan, jangan sampai kinerjanya yang ditunjukkan dengan  kemampuan memungut  pajak atau PAD terus menurun. *adv

BAGIKAN