Sampaikan Pandangan Umum, Tiga Fraksi Sepakat Dua Ranperda Dibahas lebih Lanjut

Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan memberikan pandangan umum mengenai dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Sidang Paripurna DPRD,

23
Sidang dipimpin oleh  Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan

Tabanan (bisnisbali.com) –Tiga Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan memberikan pandangan umum mengenai dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Sidang Paripurna DPRD, terkait pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabanan TA 2020 dan penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah Dharma Santhika, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Rabu (9/10).

Pada dasarnya  fraksi di DPRD Kabupaten Tabanan sepakat untuk membahas lebih lanjut ranperda sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Seperti diungkapkan pada pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Wayan Lara, mencermati APBD dari tahun ke tahun dalam kondisi stagnan. Hal ini telah diakui oleh pemerintah daerah belum optimalnya serapan potensi objek pajak, karena sarana dan prasarana pendukung  masih terbatas. Lemahnya sumber daya manusia, lemahnya sistem yang berdampak pada adanya kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber pendapatan.

“Tampaknya pemerintah yang kurang jeli melihat peluang karena kurangnya daya kreativitas dan inovasi, sehingga mengakibatkan serapan potensi pajak masih banyak tidak terserap,” ungkapnya.

Terkait ranperda tentang penyertaan modal pada Dharma Santhika, Fraksi PDI Perjuangan melihat sebagai pemikiran yang positif yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat. Katanya, penyertaan  modal ini mempunyai tujuan yang positif, yaitu untuk investasi daerah guna meningkatkan PAD, meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

“Terakhir sebagai sebuah usaha tentu memiliki target pencapaian laba, oleh karena itu kami menanyakan kapan kondisi  break even point akan tercapai?,” ujarnya.

Fraksi Nasional Demokrat sampaikan pandangan umum yang dibaca oleh I Gusti Ngurah Sanjaya menyampaikan PAD yang selalu mengalami penurunan dan tidak memenuhi target pendapatan. Bercermin dari itu pihaknya, menyikapi dan menilai bahwa APBD sedikit mengkhwatirkan seperti jalan di tempat bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang lebih prima.

“Guna meningkatkan target pendapatan, kami harapkan pihak-pihak mengambil terobosan diantaranya dengan merumuskan manajemen peningkatan PAD yang efektif dan produktif serta memperkecil kebocoran penerimaan di luar sistem dan mekanisme yang sah, mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru, ”ungkapnya.

Sementara itu, pandangan umum fraksi Partai  Golkar dibacakan oleh I Ketut Budi Adnyana menyampaikan bahwa pendapatan daerah 2018 mencapai Rp 1,862 triliun lebih dengan total belanja, baik langsung maupun tidak langsung Rp 1,909 triliun lebih sehingga terdapat defisit Rp 47,698 miliar lebih. Hal yang perlu dilakukan efisiensi adalah pada belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun realisasi anggaran telah dilaksanakan sampai dengan APBD perubahan Rp 1,948 triliun lebih, realisasi Rp 1,862 triliun lebih jadi terdapat defisit anggaran Rp 86,390 miliar lebih.

“Kita patut bersyukur karena upaya dan kerja keras segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan APBD 2018 dan khususnya dalam tata kelola keuangan daerah, telah mampu menunjukkan akuntabilitas kinerja sehingga mendapat predikat WTP. Hal ini perlu dipertahankan sehingga segala kekurangan yang ada bisa diperbaiki untuk  lebih meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik,”tandasnya.*man

BAGIKAN