Antisipasi Risiko, UMKM harus Pahami “Fintech”

Pelaku UMKM wajib memahami keberadaan fintech sebelum menggunakan jasa layanan

22
  STRATEGIS - Seminar Kemitraan Strategis BPR Fintech di Era Milenial 

Denpasar (bisnisbali.com) – Keberadaan financial technology (fintech) makin menjamur dan menyasar sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib memahami keberadaan fintech sebelum menggunakan jasa layanan tersebut.

Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional (KR) 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas, Kamis (3/10) mengatakan, pelaku UMKM dan masyarakat harus memahami betul di balik kemudahan akses dan persyaratan menjadi peminjam dalam dunia fintech. Jika tidak paham, UMKM akan menghadapi risiko yang terdapat dalam kegiatan berbasis aplikasi tersebut.

Ia menjelaskan, bank perkreditan yang berkolaborasi dengan fintech juga memiliki kewajiban mensosialisasikan keberadaan fintech. Hal ini dapat memperkenalkan seluk beluk fintech kepada masyarakat dan UMKM.

Dipaparkannya, masyarakat dan pelaku UMKM harus cerdas dalam berinvestasi. Masyarakat harus memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Ia menegaskan, pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasarannya.

Rochman memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang lebih baik mengenai industri financial technology dan peer to peer landing akan mendekatkan layanan kolaborasi BPR dengan fintech. *kup

BAGIKAN