KEMENTERIAN Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini urbanisasi tidak lagi dipandang sebagai beban namun merupakan peluang untuk berkembang. Namun terdapat tiga syarat agar urbanisasi tidak sebagai beban yakni direncanakan dengan matang (well-planned), didukung oleh regulasi yang mantap (well-regulated) dan dibiayai secara terencana dengan cermat (well-financed).

“Melalui planning, regulasi, dan finance yang baik, urbanisasi bukan lagi beban, tetapi menjadi engine of growth”, kata Menteri Basuki  dalam sambutannya membuka acara High-level Roundtable on Fostering Growth and Inclusion in Asia’s Cities yang diselenggarakan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) di Jakarta, baru – baru ini.

Menteri Basuki menambahkan, rencana Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, juga akan mengadopsi tiga syarat tersebut. Dengan demikian, pemindahan IKN diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah. Terlebih, posisi Kalimantan Timur yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia.

Pengalaman Kazakhstan membangun ibu kota  baru di Astana, kata Menteri Basuki, saat itu kondisi ekonomi inflasi tinggi dan teknologi belum maju seperti sekarang, lokasinya berada di tengah negara dan kini menjadi gravitasi pertumbuhan di masa depan.

Menteri Basuki mengatakan Pulau Jawa akan jadi urbanized island dengan semakin terkoneksinya jalan tol. Jalan Tol Trans-Jawa akan dilengkapi dengan koridor di pantai utara, yakni dari Semarang, Gresik hingga Surabaya. Saat ini, ruas Semarang—Demak siap memulai konstruksi setelah perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditandatangani pada pekan lalu.

Selain koridor utara, pembangunan jalan tol juga direncanakan di sisi selatan Jawa, dimulai dengan dibangunnya 3 ruas tol yakni Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap, Bawen—Yogyakarta dan Solo—Yogyakarta.

“Semakin lancarnya konektivitas dapat terwujud dengan adanya jalan tol. Hal ini merubah perilaku penduduk termasuk perilaku ekonominya. Misalnya bongkar muat barang, kini tidak hanya di Tanjung Priok Jakarta. Banyak barang yang dibawa dan dibongkar di pelabuhan Semarang yang lebih murah biayanya. Hal ini bisa dilakukan karena mereka dapat memastikan waktu delivery-nya,” jelas Menteri PUPR.

Dengan akan dipublikasikan laporan Asian Development Bank (ADB), menurut Menteri Basuki, akan sangat membantu Kementerian PUPR ke depan dalam menyusun program pengembangan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang diharapkan perekonomian perkotaan dan perdesaan dapat lebih berkembang.

Laporan Asian Development Bank menunjukkan terjadi peningkan urbanisasi yang signifikan di Asia Pasifik. Di Indonesia dalam 60 tahun terakhir (1950-2010) terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dari 12 persen menjadi 50 persen.

Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti menambahkan bahwa persoalan urbanisasi tidak untuk dicegah karena dianggap akan menimbulkan masalah, tetapi justru perlu disikapi sebagai tantangan yang dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan perekonomian perkotaan.

“Salah satu langkah untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, kemitraan dan kerja sama harus teguh kita lakukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun sektor swasta,” tutur Anita.

Vice President For Knowledge Management and Sustainable Depelopment, ADB Bambang Susantono mengatakan, kota apabila dikembangkan dengan baik selalu akan menarik bagi warga baru untuk menjadi urbanisasi.”Itu natural, begitu kotanya bagus, enak, dan layak huni orang ingin berada di kota itu. Untuk itu dalam mengembangkan kota diperlukan management yang baik, baik dari segi perencanaan, partisipasi masyarakatnya, maupun teknologinya,” tambahnya.

Pada diskusi panel menampilkan Direktur Analisis Ekonomi dan Divisi Dukungan Operasional ADB Rana Hasan, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, Direktur Pengembangan Regional dan Zona Khusus, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Presiden Kehormatan Organisasi Regional Timur Untuk Perencanaan dan Perumahan (EAROPH) A. Erna Witoelar, serta Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan dukungan infrastruktur oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan daya dukung kota dilakukan pada skala regional seperti sistem air minum, sanitasi, persampahan dan lainnya. Sementara Walikota Tangerang Selatan sebagai kota satelit Jakarta, kelancaran konektivitas menjadi tantangan karena sebagian warganya bekerja di Ibu Kota Jakarta.

Acara dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), PT. SMI, akademisi, dan generasi milenial Kementerian PUPR.  *pupr

BAGIKAN