Dipicu Properti, NPL BPR di Bali Tembus 8,7 Persen

Bagai pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga" bisa dirasakan bank perkreditan rakyat (BPR) ketika tidak siap menghadapi gugatan hukum dari debitur karena kredit bermasalah. Sejauhmana strategi perlindungan hukum yang mesti disiapkan BPR guna menghadapi  gugatan debitur melalui sistem peradilan di Indonesia?

20
PELATIHAN - Rangkaian pelatihan perlindungan hukum dan penanganan kredit bermasalah yang diselenggarakan BPR di Bali. 

TATA kelola BPR memang dituntut tetap mengacu pada aturan yang ada sehingga dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi. Ini mengingat kondisi ekonomi selalu berubah sehingga BPR terancam gugatan hukum akibat operasional perbankan.
Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Made Suarja mengatakan, tata kelola yang baik dan didukung sumber daya manusia yang mumpuni diharapkan BPR ke depan tetap tumbuh dan berkembang dan makin dipercaya oleh masyarakat. Ini termasuk edukasi bagi insan BPR terkait tata kelola aset.
Suarja memaparkan, seperti satu hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran kredit BPR wajib memiliki dokumen yang legal. BPR bisa membuat strategi dan legal dokumen yang bisa menjamin aset yang dikeluarkan BPR sehingga mempunyai kepastian hukum bagi BPR. “Ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait permasalahan hukum,” ucapnya.
Ia mencontohkan, dalam membuat legal dokumen sehingga dalam implementasinya para pegawai BPR mempunyai dasar hukum yang kuat pada saat berhadapan dengan nasabah.
Manajemen BPR mesti menyiapkan diri apabila debitur mencari keadilan permasalahan yang ia dihadapi.
Menurut Suarja, strategi perlindungan hukum bagi BPR sangat penting ketika menghadapi  gugatan debitur dan pihak lain melalui sistem peradilan Indonesia.
Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana membenarkan, insan industri BPR wajib memiliki pemahaman terkait bidang hukum.  Ini bermanfaat bagi BPR dalam mengantisipasi masalah kredit bermasalah (NPL) di masing-masing BPR melalui pendekatan secara hukum. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I OJK Regional 8 Bali dan Nusra, Armen mengatakan, BPR di Bali masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat yaitu menurunkan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) yang masih tinggi.
Dari segi penyaluran kredit BPR menampilkan pertumbuhan yang menggembirakan. Total penyaluran kredit perbankan di Bali Rp 89,56 triliun. Kredit BPR Rp10,92 triliun. Kredit BPR di Bali tumbuh 9,40 persen (yoy).
Ia menjelaskan, walaupun pertumbuhan penyaluran kredit terutama BPR di Bali per Juni 2019 relatif tinggi, persentase kredit yang bermasalah atau NPL juga turut tinggi. NPL BPR  8,70 persen lebih tinggi dibandingkan NPL BPR nasional 7,38 persen.
Pada Juni 2019, terdapat 112 BPR yang memiliki NPL lebih dari 5 persen. Memburuknya kualitas kredit BPR terutama disumbangkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran. “Di dalam sektor tersebut salah satunya terdapat bisnis properti yang saat ini masih belum membaik kondisinya,” ucap Armen.
Tingginya NPL BPR di Bali melampaui nilai NPL BPR secara nasional mesti menjadi perhatian pengurus BPR di Bali.
Direksi dan komisaris beserta manajemen BPR berupaya menyelesaikan kredit bermasalah sebelumnya. Ini termasuk penyelesaian permasalahan NPL ini dengan debitur melalui jalur hukum.
Armen menambahkan, untuk menekan NPL,  kredit yang disalurkan BPR selanjutnya agar dapat lebih berkualitas. “Selain itu, penyaluran
kredit utamanya ke sektor properti dilakukan dengan lebih selektif dan berhati-hati,” tegas Armen. *kup

BAGIKAN