PORTAL - Pimpinan DPRD Karangasem sidak di portal, perugas portal Badan Pengelola Keuangan menunjukkan faktur pajak yang masuk sangat sedikit.

Biaya recovery (pemulihan) akibat kerusakan lingkungan dan jalan raya, dirasakan tak sebanding dengan pemasukan atau pajak dari sektor pertambangan atau galian C di Karangasem.  Namun, demi pembangunan fisik di Bali secara keseluruhan, usaha galian C yang berizin di Karangasem tetap diizinkan beroperasi. Apa yang harus dilakukan dalam mengelola usaha galian C yang banyak di Karangasem?


PIMPINAN DPRD Karangasem, menilai biaya  pemulihan (recovery)  lingkungan yang rusak akibat usaha galian C tanpa kendali, di sejumlah wilayah di Karangasem, dinilai tidak sepadan dengan pajak yang masuk ke kas daerah Karangasem. Menurut Ketua DPRD I Gede Dana, Pemkab Karangaem sebenarnya rugi besar. Sebab, tak mampu memanfaatkan potensi berupa usaha galian C untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak mineral bukan logam. Betapa tidak, dari kebijakan umum anggaran perubahan (KUPA) yang diajukan  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) beberapa hari lalu, ternyata defisit anggaran mencapai Rp 117 miliar.

Sektor utama penopang PAD yakni dari pajak galian C, ternyata tak memenuhi target. Dari target semula atau APBD induk 2019, Rp 81 miliar, namun yang terealisasi Rp 16 miliar. Akibatnya, dari target PAD pada APBD induk 2018 sebesar Rp 276 milair, eksekutif mengusulkan penurunan target lagi pada KUPA Rp 63 miliar, menjadi hanya  Rp 213 miliar. Namun, tentu saja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karangasem tidak mau begitu saja. Mayoritas anggota Banggar menyetujui penurunan, namun maksimal turun hanya  10 persen.

Gede Dana, di sela-sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke usaha galian C di wilayah Kecamatan Bebandem tepatnya di wilayah Banjar Besang, Butus dan Umanyar dua hari lalu mengatakan, dengan terus menurunnya PAD dari galian C, sebenarnya Pemkab Karangasem rugi. Sebab, anggaran untuk melakukan perbaikan lingkungan yang rusak akibat galian C serta biaya memperbaiki jalan raya yang cepat rusak akibat tiap hari ribuan truk atau tronton  dengan muatan berat melebihi kapasitas jalan lalu lalang, tidak sepadan dengan pajak yang masuk. Belum lagi, kerugian masyarakat mendapatkan  debu, jalan rusak dan kebisingan di jalan raya. ‘’Sebenanya, Pemkab Karangasem rugi, karena tak mampu memungut pajak dari potensi usaha galian C yang banyak itu. Namun, karena demi pembangunan di seluruh Bali, usaha penggalian itu tetap dijalankan, apalagi hampir hanya di Karangasem galian C untuk pembangunan fisik itu masih ada potensinya,’’ paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi menilai, dengan menurunnya PAD Karangasem khususnya dari sektor pajak galian C, tentunya orang akan mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap pemungutan pajak itu. Di samping itu, pengawasan terhadap usaha galian C itu bagaimana?

Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD I Wayan Parka sependapat dengan kedua pimpinan Dewan itu. Parka menduga, banyak kebocoran pajak dari sektor galian C, apalagi kalau tidak dilakukan pengawasan ketat. Pembicaraan tentang kebocoran pajak itu sangat sering terdengar, terlebih masih banyak usaha galian C di Karangasem yang tidak berizin, namun tetap beroperasi. Sementara, terhadap transaksi jual-beli material galian C pada usaha yang tak berizin itu, pihak Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) justeru tidak berani memungut pajaknya. Akibatnya, usaha galian C yang berizin, kalah bersaing dengan yang tak berizin dan dibiarkan tetap beroperasi. Sebab, karena membayar pajak, pengusaha galian C tak berizin, mampu menjual produknya jauh lebih murah dengan yang berizin. Akhirnya, pengusaha galian C yang berizin diduga banyak yang tak mau membayar pajak, karena kecemburuan dengan pemilik usaha galian C yang tak berizin dan tetap dibiarkan beroperasi. ‘’Saya dulu memiliki dua izin galian C di kampung. Saya kewalahan menghadapi persaingan yang tak sehat dengan pengusaha galian C tak berizin. Kami tak dapat jualan, dan kini tinggal satu izin galian C yang beroperasi, satunya lagi sudah lama tutup,’’ papar Wakil Ketua Dewan asal Tihingan, Bebandem itu.

Gede Dana mengatakan, nantinya  DPRD Karangasem bakal mengundang para pengusaha galian C di Karangasem. Para pengusaha diajak agar mematuhi peraturan pemerintah, berusaha harus mengurus izin dan taat membayar pajak. Sebab, pajak itu sangat diperlukan  Pemkab Karangasem untuk membangun fasilitas umum, baik perbaikan gedung sekolah, perbaikan jalan yang rusak, membayar rekening lampu penerangan jalan dan masih sangat banyak lagi. ‘’Eksekutif melalui BPKAD harus mengoptimalkan pemungutan pajak. Pemerintah Karangasem harus melakukan pengawasan, pengaturan dan penataan galian C. Yang potensinya sudah habis, hendaknya ditata dimanfaatkan apakah untuk pertanian atau perkebunan. Jangan sampai usaha digali sangat dalam, ditinggalkan begitu saja, lubang dan jurang yang curam dan bisa membahayakan longsor atau banjir. Jangan sampai terus terulang ada korban tewas karena tertimbun tebing galian yang longsor di Karangasem,’’ tegasnya.

Menurut Gede Dana, bagus kalau bekas galian C ditata dan dijadikan perkebunan atau lahan pertanian, ditanami buah-buahan, bibit kelapa, manggis, salak gula pasir, buah naga  atau tanaman lainnya yang pasarnya luas,  berpotensi untuk pasar ekspor dan bisa lebih cepat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Karangasem. *bud/editor rahadi

BAGIKAN