Ni Made Indrawati Penyelesaian Konflik Agraria  

24

HINGGA 2019 ini dan menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, konflik agraria yang dialami petani di Bali belum juga terselesaikan.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali mencatat konflik agraria tersebut terjadi di tiga kabupaten, yaitu Klungkung, Buleleng dan Gianyar.

Korwil KPA Bali, Ni Made Indrawati mengatakan, konflik di tiga wilayah tersebut sudah terjadi sangat lama. Sekitar 15-30 tahun masyarakat di lokasi konflik harus bolak-balik mendatangi kantor pemerintah untuk memperjuangkan hak milik atas tanah yang telah dikuasai dan ditempati mereka secara turun temurun. “Berbagai dialog dan pertemuan telah dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, tetapi hasilnya nihil dan hanya wacana belaka,” kata Indrawati di Denpasar, baru-baru ini.

Ia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah ternyata belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara tuntas di Indonesia, termasuk di tiga wilayah kabupaten tersebut. Konflik agraria terbaru terjadi di Dusun Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sumber ekonomi masyarakat penggarap terancam hilang karena kebun-kebun pisang petani penggarap diterabas secara sepihak oleh tenaga pengaman dari PT Ubud Resort Duta Development. “Kebun pisang yang telah diterabas itu sekitar 25 hektar, jika dihitung kerugian materi yang dialami oleh petani penggarap adalah sebesar Rp300 juta dalam sekali panen,” katanya.

Untuk itulah, peringatan Hari Tani Nasional yang rencananya dilaksanakan di Dusun Sendang Pasir, Pemuteran, Gerokgak, Kabupaten Buleleng menjadi momen yang sangat penting bagi petani penggarap dan pemerintah dalam upaya bersama-sama mencari solusi damai. Jalan dialog atau diskusi terbuka antara unsur pemerintah dan perwakilan serikat tani atau masyarakat petani penggarap adalah untuk mencari jalan keluar percepatan penyelesaian konflik agraria, dalam rangka melaksanakan reforma agraria sejati yang mengacu pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan ketentuan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan.

“Kami berharap dalam pelaksanaan Hari Tani Nasional, pemerintah dan pihak terkait lainnya bisa hadir untuk bersama-sama membuat strategi pelaksanaan percepatan penyelesaian konflik agraria di  Bali, dengan mengedepankan hak-hak masyarakat tani dari pada kepentingan golongan pemodal/investor,” kata Indrawati. *dar

BAGIKAN