Keuangan Sehat, Rasio CAR BPR Minimal 12 Persen

41
PERMODALAN - Direksi komisaris BPR dituntut mampu meyakinkan pemegang saham untuk segera memenuhi ketentuan permodalan.

Denpasar (bisnisbali.com) – Bank perkreditan rakyat (BPR) dituntut memiliki modal yang kuat, sehingga bisa beroperasi secara sehat. Oleh karena itu, BPR wajib memiliki CAR minimal 12 persen.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I OJK Regional 8 Bali dan Nusra, Armen, belum lama ini mengatakan, berdasarkan data OJK, permodalan BPR di Bali rata-rata sudah memenuhi rasio CAR 12 persen. Di Bali periode Juni 2019 masih terdapat 13 BPR yang masih memiliki nilai nilai rasio CAR di bawah 12 persen.

OJK mengingatkan kembali kewajiban BPR  memenuhi ketentuan permodalan. Dalam waktu dekat, BPR wajib memenuhi modal inti inti minimum  yang akan segera jatuh tempo BPR wajib memenuhi ketentuan POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. BPR wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Lebih lanjut Armen mengatakan, BPR dengan modal inti Rp3 miliar – Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Periode Juni 2019 masih terdapat 16 BPR yang modal intinya di bawah Rp3 miliar dan 32 BPR yang modal intinya antara Rp3 miliar hingga di bawah Rp6 miliar. “Kami mengimbau agar sebelum batas akhir pada 31 Desember 2019 nanti, seluruh BPR di Bali sudah memenuhi ketentuan pemenuhan modal inti,” katanya.

Ia menegaskan, bagi BPR yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Modal yang tidak sesuai ketentuan akan menurunkan tingkat kesehatan BPR. BPR tidak memenuhi ketentuan modal inti dilarang membuka jaringan kantor baru. BPR minim modal dilarang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan tidak bisa memberikan layanan perangkat perbankan elektronis.

Armen menambahkan, tidak penuhi modal inti, BPR dibatasi wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR, termasuk pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan komisaris dan atau direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait. *kup

BAGIKAN