Laba Menurun, BPR Perlu Setoran Modal Pemegang Saham

20

Denpasar (bisnisbali.com) – Akibat tingginya angka kredit bermasalah dan penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA), sektor perbankan termasuk bank perkreditan rakyat (BPR) menghadapi penurunan jumlah laba.

Direktur BPR KAS, I Gusti Gede Dharmanta Rabu (11/9) mengatakan, ketika laba menurun, BPR membutuhkan setoran modal dari pemegang saham.

Ia menyampaikan, tantangan persaingan 2019 sangat ketat dengan lembaga keuangan lainnya. Guna  menghadapi persaingan tersebut, BPR harus memperkuat permodalan sehingga bisa makin eksis.

Menurut Dharmanta, untuk permodalan idealnya bisa dipenuhi dengan pemupukan laba dari tahun ke tahun. Hanya saja, beberapa tahun terakhir pencapaian laba menurun. “Ini dikarenakan laba tergerus kredit bermasalah (NPL) dan AYDA,” katanya.

Dipaparkannya, BPR dituntut bisa mengundang investor untuk masuk sebagai pemegang saham baru atau pemodal baru. “Jika tidak mampu menggaet investor baru, mau tidak mau peningkatan modal BPR saat ini diupayakan bersumber dari setoran modal pemegang saham,” katanya.

Ngurah Dharmanta menegaskan, bila permodalan sudah meningkat, tentu batas maksimum penyaluran kredit (BMPK) juga bisa meningkat. Imbasnya, penyaluran kredit BPR bisa lebih luas segmennya. “Namun demikian, perlu dibarengi dengan kompetensi SDM dalam analisa kredit dengan limit yang lebih besar sehingga kenaikan BMPK bisa optimal mendorong kinerja BPR.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, ketika pemegang saham tidak mampu melakukan peningkatan modal BPR harus mampu mendapatkan investor baru sebagai pemegang saham baru.

Selama ini modal BPR diklaim sudah sangat kuat. Namun, perlu ada tambahan modal sesuai dengan aturan OJK sebelumnya.

Ia menjelaskan, modal minimum BPR adalah Rp3 miliar. Secara ideal BPR memiliki modal inti Rp6 miliar untuk siap bersaing dengan lembaga keuangan lain. BPR masih diberikan waktu hingga akhir tahun 2019 untuk memenuhi modal inti minimum BPR.

Dipaparkannya, aturan ini dibuat agar BPR mampu bersaing dan bisa memberikan kredit kepada UMKM. “Sampai saat ini beberapa BPR di Bali belum memenuhi modal minimum,” katanya.

BPR yang memiliki modal di bawah Rp3 miliar tahun 2019 harus memenuhi ketentuan modal inti sesuai POJK menjadi di atas Rp3 miliar. Sementara BPR yang memiliki modal di atas Rp3 miliar tahun 2019 sesuai ketentuan POJK menjadi di atas Rp6 miliar.

Wiratjana menegaskan, BPR bisa  melakukan akuisisi kepemilikan permodalan di BPR. Hal ini dilakukan dengan upaya pembelian modal BPR oleh investor baru. BPR bisa melakukan penambahan modal dengan masuknya investor baru. *kup

BAGIKAN