Cegah Kredit Bermasalah, Pengelola Koperasi harus Tersertifikasi

23

Denpasar (bisnisbali.com) – Maraknya pinjaman bermasalah di koperasi, menjadi permasalahan serius gerakan koperasi di Denpasar. Oleh karena itu, gerakan koperasi Denpasar melalui inisiatif pimpinan manajemen KSU Pemogan Denpasar menggelar diklat dan sertifikasi uji kompetensi untuk Level I dan Level II bertempat di KSU Pemogan Denpasar, dengan harapan berbagai permasalahan pinjaman koperasi bisa ditangani dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun lebih mengutamakan asas kekeluargaan.

Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Manajemen KSU Pemogan, Dewa Bagus Putu Budha mengatakan, salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi koperasi saat ini adalah kredit macet yang disebabkan karena pinjaman yang bermasalah. “Pinjaman yang mengakibatkan kredit macet ini beragam, mulai dari kondisi perekonomian yang makin sulit dan berimbas pada perkembangan usaha serta income yang didapatkan sehingga nasabah tidak mampu membayar kredit seperti sebelumnya. Dengan diklat ini diharapkan ada satu titik temu yang bisa dilakukan untuk penanganannya, selain itu melengkapi diri dengan uji kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar saat ini diharapkan mampu melahirkan SDM yang profesional dan taat aturan,” ungkapnya.

Meski demikian, karena didirikannya koperasi berdasarkan asas kekeluargaan yang mengedepankan dan mempertimbangkan berbagai aspek kemanusiaan membuat para pengelola harus mencari solusi yang terbaik agar kredit macet ini tidak sampai merugikan koperasi dan anggota yang lainnya, karenanya upaya berbagai perjanjian saat pengajuan kredit harus benar-benar dipenuhi sehingga ada cara yang bisa ditempuh yang pastinya tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku.

“Pastinya ada tahapan tahapan yang harus dilakukan pengelola koperasi dalam menyelesaikan masalah kredit macet ini, apalagi kalau ternyata kewajiban pengembalian jumlahnya tidak sedikit, tentunya akan berdampak pada operasional koperasi secara keseluruhan dan akan mengakibatkan koperasi tersebut mengalami kerugian, apalagi kita ketahui bersama koperasi bukanlah lembaga profit oriented di mana apapun yang menjadi keputusan harus tetap mengedepankan asas kemanusiaan,” ungkap Ida Ayu Dwi Lestari S.H., M.Kn, salah seorang pembicara yang juga seorang notaris.

Lebih lanjut IA Dwi Lestari menambahkan, pada saat pengajuan kredit, aturan haruslah tetap dipegang oleh pengelola, sehingga pengikatan agunan pinjaman jelas dan memiliki nilai yang setara dengan jumlah pinjaman yang diajukan. “Itulah sebabnya kenapa harus dilakukan survei serta melibatkan notaris yang diharapkan bisa menjadi penengah serta pengikatan hukum saat dilakukan transaksi pengajuan kredit,” katanya.

Sementara itu, penanganan yang tepat utamanya pada peminjaman bermasalah ini diharapkan bisa menghindarkan koperasi dari ancaman penilaian koperasi tidak sehat akibat besarnya kredit macet dan pinjaman bermasalah. “Agar bisa mewujudkan proses yang sesuai dengan aturan serta penyelesaian yang tepat bagi pinjaman bermasalah, tentunya para pelaku atau pengurus koperasi utamanya mereka yang berada di level II dan level III harus terus meng-update pengetahuan mereka baik dari segi aturan yang berlaku serta solusi keluar dari permasalahan tesebut, serta melengkapi diri dengan uji kompetensi sehingga benar-benar menjadi tenaga yang profesional dalam menangani pinjaman bermasalah ini,” kata Nyoman Rinda anggota Dekopinwil dan Dekopinda Bali yang juga sebagai pembicara.

Dalam kesempatan tersebut, 32 peserta yang terdiri dari pengurus koperasi di Level II dan Level III mengikuti uji kompetensi yang disampaikan 4 orang asesor dari LSP KJK Nasional. Saat ini NPL koperasi mendekati angka 5 persen, sehingga perlu untuk terus dibeahi agar koperasi tetap dipercaya menjadi lembaga keuangan yang bisa membantu masyarakat dengan pola kekeluargaan, serta bisa mengembangkan unit usaha masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi. *ita

BAGIKAN