Mutasi Sekwan Diminta Perhatikan Peraturan, Kepentingan Dewan dan Waktu Pembahasan APBD

39
Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana dan Wakil Ketua I Nengah Sumardi.

Amlapura (bisnisbali.com) – Mutasi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karangasem, diminta memperhatikan kepentingan DPRD Karangasem, selaku lembaga yang bakal dilayani Sekwan. Lebih penting lagi, saat masa transisi anggota DPRD Karangasem 2019-2024, rencana mutasi Dewan hendaknya dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD Karangasem.

Hal itu disampaikan Ketua  DPRD Karangasem, I Gede Dana didampingi Wakil Ketua I , I Nengah Sumardi, Jumat (6/9) lalu saat jumpa pers di DPRD Karangasem. Gede Dana dan Sumardi mengatakan, pihaknya melakukan jumpa pers, karena rencana mutasi Sekwan itu duluan sudah disampaikan di media massa oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memprosesnya.

Padahal, pimpinan DPRD belum pernah diberitahu baik lisan maupun tertulis, sehingga pimpinan Dewan yang mengetahui rencana itu lewat media, cukup terkejut. Terlebih saat ini, lanjut Gede Dana, anggota DPRD Karangasem baru dilantik dan masih dalam transisi, serta tengah fokus bekerja dalam membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), sehingga bisa segera bekerja melakukan tugas pokok dan fungsinya yakni selaku legislator, menjalankan fungsi budgeting dan controlling “Mutasi Sekwan  kami  tengah sibuk dan fokus memfasilitasi DPRD dalam rangka membentuk AKD guna segera bisa bekerja melakukan tugas pokok dan fungsi terutama memproses pembahasan APBD, kami khawatir konsentrasi dalam menjalankan tugas akan terpengaruh. Meskipun, saat kami tanyai Sekwan, jawabannya selaku ASN, siap menjalankan perintah atasan,’’ ujar Gede Dana menirukan Sekwan Wayan Ardika.

Selaku pimpinan DPRD, kata Gede Dana,  pihaknya belum pernah diberitahu atau  dimintai pendapat mengenai rencana mutasi Sekwan  itu. Pihaknya masih fokus pada tugasnya menjalankan tugas selaku pimpinan sementara, dan membentuk AKD, sehingga segera bisa bekerja. Terlebih dengan mutasi Sekda Karangasem, Sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (AKD) masih ditugasi seorang Plh. Sementara, Sekda Gede Adnya Mulyadi melakukan gugatan di PTUN Denpasar dan masih dalam proses persidangan.

Menurut Gede Dana, kejadian mutasi Sekda itu, hendaknya dijadikan pelajaran bagi pimpinan eksekutif, jangan sampai terulang lagi. ‘’Kami belum tahu ada rencana memutasi Sekwan Drs. I Wayan Ardika. Kami baru tahu, setelah membaca di satu media lokal bahwa Sekwan direncanakan  dimutasi. Kami juga kaget karena saat ini, sedang dalam proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Kami pimpinan Dewan dalam proses pengajuan ke Gubernur Bali untuk mendapatkan SK definitif  pimpinan Dewan, sehingga nanti bisa  dilakukan pelantikan. Tiba-tiba mendapatkan informasi bahwa Sekwan akan dimutasi,’’ paparnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Nengah Sumardi, mutasi itu hal wajar dalam birokrasi. Namun mutasi, penggantian pejabat apapun alasannya, hendaknya  mengikuti prosedur, sesuai ketentuan peraturan yang mengaturnya. Sementara untuk Sekwan, kata Nengah Sumardi yang juga Ketua DPRD Karangasem periode 2014-2019 itu mengatakan sesuai ketentuannya, mutasi Sekwan mesti mendapatkan persetujuan dari pimpinan  DPRD Karangasem. ‘’Mutasi Sekwan mesti sesuai UU salah satunya UU RI No. 17 tahun 2014, yang bunyinya pada pasal 420 (2);   Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota,’’ papar Sumardi.

Ketua Sementara DPRD Karangasem I Gede Dana mengatakan, saat ini DPRD yang dipimpinnya  dengan difasilitasi Setwan masih fokus dalam tugasnya membentuk AKD. Setelah AKD terbentuk, barulah Dewan bisa bekerja dalam memproses APBD baik APBD Perubahan 2019 maupun KUA/PPAS untuk APBD 2020.  ‘‘Jadi dalam melakukan mutasi terhadap Sekwan, hendaknya juga memperhatikan waktu yang pas, sehingga tugas pokok dan fungsi Dewan tidak terhambat, sebab Sekwan selaku pimpinan Setwan, sebagai  fasilitator DPRD. Mutasi hendaknya selain sesuai ketentuan yang mengatur, juga harus sesuai etika dan estetika, sehingga tidak mengganggu kinerja yang berkaitan dengan fasilitasi Dewan dalam membahas APBD yang tentunya akan berpengaruh kepada jalannya pemerintahan  dan pelayanan rakyat Karangasem,’’ papar Gede Dana.

Sementara, sebuah media lokal memberitakan Sekwan Drs. I Wayan Ardika, segera akan diganti. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem I Gusti Gede Rinceg, membenarkan rencana penggantian Sekwan Wayan Ardika. Alasan penggantiannya,  karena  Ardika yang pernah menjabat Camat Rendang dan Abang itu,  sudah bertugas sebagai Sekwan selama lima tahun. Mengacu kepada UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, jika jabatannya diperpanjang, di tempat semula, harus melakukan evaluasi kinerjanya. Menurut Rinceg asal Padangkerta itu, sesuai UU RI No 5 Tahun 2014 ayat (1); jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun, (2) jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan setelah dapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian dan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ‘’Kami merancang mutasi Sekwan DPRD Karangasem, guna memenuhi ketentuan yang mengatur, kami akan proses sesuai prosedur,’’ katanya. *ad

BAGIKAN