Ekspor komoditas pertanian yang makin gencar, khususnya produk hortikultura pertanian ke berbagai negara merupakan salah satu keberhasilan pembangunan pertanian di Provinsi Bali. Ini sekaligus jawaban untuk mencegah anjloknya harga jual saat panen raya. Sayangnya, di balik keberhasilan tersebut ada sejumlah potensi ancaman yang merugikan sektor pertanian Bali. Apa ancaman itu?


SAAT ini, selain menjadi pangsa pasar dari sejumlah produk pertanian impor, Pulau Dewata terbukti mampu memposisikan diri sebagai daerah pemasok sejumlah produk pertanian khususnya hortikultura ke sejumlah negara sekarang ini. Di antaranya, manggis dan salak gula pasir.

Menurut Rektor Universitas Dwijendra Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA, peningkatan produktivitas dan kualitas senantiasa dilakukan oleh pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan lainnya termasuk petani produsen. Sayangnya, upaya tersebut belum dibarengi dengan perlindungan terhadap sejumlah kemungkinan yang muncul pada perdagangan internasional.

“Pada produk pertanian dengan pangsa pasar ekspor ini dapat terjadi berbagai kemungkinan yang bisa merugikan petani dan eksportir produk tersebut. Misalnya adalah produk pertanian berkualitas dan bernilai ekspor ini bisa dimanipulasi atau diklaim negara lain yang mencantumkan asal produknya dari Indonesia termasuk Bali,” tuturnya.

Jelas Gede Sedana, pemerintah telah menunjukkan keberhasilan di dalam mendorong peningkatan ekspor produk pertanian. Katanya, guna mendukung keberhasilan ini, penguatan pengawasan terhadap implementasi sistem yang telah ada sangat diperlukan. Misalnya, penerapan penggunaan sertifikat elektronik (e-cert), serta menggunakan peta komoditas ekspor produk pertanian Indonesian maps of agricultural commodities export (i-MACE). Sertifikat ini telah memberikan jaminan terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen.

Selain itu, pemerintah pusat juga diharapkan dapat membangun kemitraan dengan negara lain untuk memastikan bahwa tidak ada penggunaan dokumen untuk sertifikat yang tidak benar terhadap kualitas produk. Kemitraan terkait dengan pertukaran sertifikat elektronik dengan negara mitra dagang merupakan bagian proses komunikasi langsung antara otoritas sebelum terjadinya proses ekspor dan impor produk pertanian.

“Melalui kemitraan ini, negara mitra dagang diharapkan saling menghormati kerja sama perdagangan, seperti pemeriksaan dokumen, penerimaan atas produk ekspor yang telah memenuhi persayaratan sertifikat serta pencegahan terhadap pemalsuan dokumen,” bebernya.

Bercermin dari itu, menurutnya, kontrol yang ketat di antara negara mitra harus dilakukan guna peningkatan garansi ekspor produk pertanian dari Indonesia, termasuk di Bali. Selain itu, jika dimungkinkan melakukan perluasan perdagangan internasional ke negara yang berpotensi sebagi pengimpor produk pertanian.

Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Nyoman Budana mengungkapkan, Tabanan mulai menyisir sejumlah komoditi pertanian untuk diajukan ke pemerintah pusat agar mengantongi sertifikasi. Saat ini, upaya tersebut sudah dilakukan pada tanaman gonda Timpag yang sudah tercatat di pusat sebagai sayuran khas Tabanan. Selain itu, yang juga didaftarkan ke pusat dan telah keluar sertifikasinya adalah duren kunyit, salak madu dan bambu tabah.

Papar Budana, sebelum mengantongi sertifikasi, gonda Timpag ini melalui proses yang cukup lama, bahkan mencapai 1 tahun. Sebab, setelah didaftarkan, pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali turun mencari data ke lapangan lalu dikirim ke pusat. Katanya, dengan terdaftarnya gonda Timpag di pusat, akan ada sanksi apabila ada daerah lain yang mengklaim produk tersebut.

“Sanksinya ada berupa denda dan harus mendapatkan izin dari pemilik produk apabila melakukan hal yang berhubungan dengan produk tersebut,” tandasnya. *man/editor rahadi

BAGIKAN