WPFSD Ke-3 Hasilkan ’’Bali Roadmap’’

36
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kesepakatan "Bali Roadmap" pada penutupan The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Kuta.

Mangupura (bisnisbali.com) – Hari kedua The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) mengagendakan sesi National Statement, yaitu masing-masing dari puluhan negara memaparkan pandangan dan praktik terbaik terkait implementasi SDGs terutama dalam mengatasi ketimpangan.

Sesi ini dipimpin Nurhayati Ali Assegaf sebagai Ketua WPFSD dan diawali presentasi Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), Gabriela Cuevas Barron.

Nurhayati menilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) masih belum sempurna. Kendati demikian, TPB menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi ketimpangan dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs). “Sesi National Statement ini akan berkontribusi positif dan kontsruktif terhadap hasil WPFSD, yaitu Bali Roadmap,” kata Nurhayati yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Kamis (5/9) lalu.

WPFSD ke-3 diakhiri  dengan diadopsinya kesepakatan bersama yang dinisiasi oleh DPR RI, yakni “Bali Roadmap”. Bali Roadmap merupakan perwujudan kebutuhan akan komitmen serta political will yang kuat dan petunjuk untuk membangun langkah konkret dalam mencapai TPB untuk saat ini dan bagi generasi di masa yang akan datang.

Ada tiga hal yang ditekankan di dalam dokumen ini, yakni pertama, pentingnya pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar manusia tanpa tekecuali meliputi aspek kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kedua, mendorong lokalisasi TPB dengan mempertimbangkan konteks budaya dan kearifan lokal setempat. Ketiga, mendorong kemitraan berbagai pihak terutama pelaku usaha untuk menjawab tantangan TPB seperti penyediaan akses pelayanan keuangan yang terbuka bagi semua pihak.

Pada sesi pembacaan National Statement, DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Fadli Zon kembali menyuarakan bahwa ketimpangan yang ekstrem menjadi penghambat utama dalam pembangunan sekaligus mengancam penegakan hak-hak asasi manusia.

“Kami juga menekankan pentingnya parlemen untuk melakukan autokritik pada data-data pembangunan dari pemerintah masing-masing negara sebagai bentuk mekanisme check and balance sekaligus memastikan implementasi TPB berjalan dengan baik,” ungkap Fadli Zon.

Selain itu pada kesempatan ini, Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia terutama pelaksanaan WPFSD sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian TPB. *dar

BAGIKAN