Denpasar (bisnisbali.com) – Potensi  pasar minuman beralkohol tradisional arak Bali sangat besar, terlebih Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana melegalkan keberadaan arak Bali untuk mendukung kebutuhan pariwisata.

Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali I Gede Wayan Suamba, S.H., saat ditemui belum lama ini mengatakan, jumlah kunjungan wisman ke Bali mencapai 6 juta lebih dari tahun 2018. Hal tersebut memicu kebutuhan minuman beralkohol termasuk arak cukup tinggi.

Sejak 2010, persentase konsumsi minuman beralkohol  impor di Bali mencapai 70 persen dari konsumsi nasional. Impor minuman beralkohol tiap tahun makin meningkat. Pada 2018 mencapai  7 juta liter.

Saat ini kebutuhan minuman beralkohol tradisional arak Bali sekitar 27 juta liter per tahun, yang digunakan untuk sarana upacara,  penunjang kegiatan pariwisata, bahan obat tradisional dan jamuan tamu adat. Sementara, produksi minuman beralkohol tradisional Bali saat ini lebih sedikit dari kebutuhan yakni 16 juta liter per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan minuman beralkohol tersebut, Pemprov Bali berupaya melegalkan arak Bali, tentunya didukung dengan peningkatan kualitas. Pemerintah  Provinsi Bali juga akan meningkatkan mutu dan branding arak Bali sebagai minuman tradisional khas Bali sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Dengan ini arak menjadi salah satu industri yang cukup menjanjikan bagi ekonomi kerakyatan yang patut dikembangkan.  “Kalau arak ini bisa legal dan kualitasnya bagus, kemasan  bagus, sehingga branding arak Bali nanti akan sangat meningkatkan pendapatan  masyarakat. Hal ini akan membuat manfaat pariwisata juga bisa langsung diterima oleh petani arak ini, selama ini kan belum,” jelasnya

Lebih lanjut Suamba menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas dan pengemasan arak Bali agar mampu bersaing di tingkat nasional, diakui Pemprov Bali sudah mempersiapkan pergub tentang tata kelola arak Bali. “Kami sudah ke pusat juga untuk mengurus agar arak Bali ini dikeluarkan dari  negatif investasi, karena ini kan untuk kepentingan Bali supaya arak ini bisa dilegalkan,” jelasnya.

Selain itu, upaya pembinaan juga terus dilakukan baik kepada petani maupun menggandeng BBPOM dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan produksi dan  standardisasi serta peredarannya.  (wid)

BAGIKAN