GPN Upaya Ciptakan Ekosistem Pembayaran Interkoneksi dan Interoperabel

30

Denpasar (Bisnis Bali) – Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperabel. Oleh karenanya Bank Indonesia (BI) berharap GPN dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan terpercaya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Trisno Nugroho di Renon, Rabu (14/8) menyampaikan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang cepat, mudah, praktis, dan aman makin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin pesatnya pertumbuhan instrumen dan sarana pembayaran ritel elektronik di Indonesia 20,84 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada sebelumnya.

“Namun, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen, platform sistem pembayaran juga masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel),” katanya. 

Menurutnya ilustrasi paling sederhana yang sering dijumpai adalah masih banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir supermarket. Oleh karennya setelah peluncuran GPN pada 4 Desember 2017, GPN diimplementasikan secara bertahap sampai dengan tahun 2022.

“Ketentuan GPN antara lain mengatur kewajiban perbankan sebagai pihak yang terhubung dengan GPN agar terkoneksi dengan satu Lembaga Switching pada 31 Desember 2017,” paparnya.

Selanjutnya, terkait kewajiban untuk terkoneksi dengan dua lembaga switching pada 30 Juni 2018, Trisno menyampaikan ketentuan GPN juga mengatur mengenai branding nasional salah satunya kewajiban penerbitan kartu ATM dan debet berlogo nasional untuk mulai terbit pada 31 Maret 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah bank telah melakukan penerbitan kartu ATM dan debet berlogo nasional sejak Maret 2018. 

Selain itu, juga terdapat kewajiban pemasangan logo nasional pada kanal pembayaran berupa ATM, mesin EDC, agen, payment gateway, dan kanal pembayaran lainnya.

Pihaknya pun berharap dalam rangka mewujudkan awareness dan acceptance terhadap GPN, BI mendorong penyelenggara GPN untuk melakukan komunikasi secara intensif baik dengan melakukan single campaign ataupun joint campaign. Dengan kegiatan kampanye tersebut, diharapkan instrumen dan infrastruktur pembayaran berlogo nasional dapat diterima secara luas sebagai identitas sistem pembayaran domestik dan masyarakat Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri bertransaksi dengan menggunakan GPN.

“Implementasi GPN juga beriringan dengan program-program elektronifikasi pembayaran di berbagai sector,” paparnya.

Penyaluran bantuan sosial nontunai, subsidi, pengembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat hingga elektronifikasi transaksi pemerintah merupakan beberapa program elektronifikasi pembayaran dalam sektor kepemerintahan.

Integrasi sistem pembayaran elektronik di sektor transportasi, telah dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pembayaran pada transaksi tol untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Di sektor pendidikan, saat ini juga sedang dikembangkan elektronifikasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan Cash Management System (CMS) yang berperan dalam memfasilitasi transaksi antara pihak sekolah dan mitranya, akan mendukung transparansi dan tata kelola pemanfaatan dana BOS serta membangun pelaporan yang dapat dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*dik

BAGIKAN