Denpasar (Bisnis Bali) – Pungutan kontribusi wisatawan 10 dolar AS, akan melalui perantara maskapai penerbangan (airlines) tentu harus melalui proses panjang. Ketentuan pungutan 10 dolar AS wajib mendapatkan persetujuan asosiasi airlines, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA Gede Yuniarta Putra, Senin (11/2) mengatakan, upaya Pemprov Bali menerapkan pungutan kontribusi 10 dolar AS, tentu melalui proses yang panjang. Hal ini harus dibicarakan dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Ia menjelaskan, rencana pungutan 10 dolar AS ini harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan, termasuk dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri dan kementerian terkait.

Rencana pungutan 10 dolar AS ini harus mendapatkan kajian teknis dari kementerian terkait. Hal ini guna memastikan aturan memperbolehkan apa tidak guna memungut kontribusi wisatawan 10 dolar AS.

Dipaparkannya, ada UU yang mengatur pungutan yang bisa dilakukan oemerintah daerah. Ini salah satunya, pemerintah daerah bisa memungut pajak dan retribusi dan hal ini harus dikaji secara mendalam, sehingga pungutan kontribusi 10 dolar bisa menggunakan acuan tersebut.

Selain dengan pemerintah pusat, Pemprov Bali harus berbicara dengan asosiasi airlines meliputi Indonesia National Air Carrier Association (INACA) dan International Air Carrier Association (IATA). Sebelum masuk ke manajemen masing-masing airlines,  hasil penjualan tiket airlines harus melalui INACA dan IATA.

Menurutnya, untuk mengubah harga tiket pesawat ditentukan oleh INACA dan IATA. Ini bisa dikatakan cukup sulit memasukkan item pungutan kontribusi wisatawan 10 dolar AS dalam tiket pesawat.

Yuniarta Putra menambahkan, hasil pertemuan Dispar Bali, anggota DPRD Bali dengan Kementerian Perhubungan, disampaikan pemerintah sudah menetapkan item-item yang bisa dimasukkan dalam tiket pesawat. “Jika ada penambahan konten pungutan 10 dolar AS tentu harus didasarkan kajian hukum yang kuat,” katanya. (kup)

BAGIKAN