Perda LPD mesti Terpisah dengan Perda Desa Adat

36

Gianyar (Bisnis Bali) – Masyarakat Bali tentu memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali (Gubernur Bali) dan tim ahli karena telah merampungkan ranperda desa adat. Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, Minggu (13/1) mengatakan perda LPD mesti dipisah dan tidak menjadi bagian perda desa adat.

Diungkapkannya, BKS LPD Provinsi Bali tentu memberi apresiasi kepada DPRD Provinsi Bali atas responsnya yang cepat membahas ranperda desa adat untuk diputuskan menjadi peraturan daerah Provinsi Bali tentang  desa adat. Peraturan daerah Provinsi Bali tentang desa adat diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu bagi desa adat di Bali.

Kepala LPD Desa Adat Talepud Gianyar ini menjelaskan melalui perda desa adat kebiasaan keberadaan desa adat kembali dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali. Ini telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak saja kepada masyarakat Bali, tetapi juga Indonesia dan bahkan masyarakat dunia.

Dipaparkannya, dalam penjelasan umum (pada paragraph12, mulai baris 11), serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Ini perlu diganti dengan menetapkan peraturan daerah Bali tentang desa adat ini.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017, mungkin maksudnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.  Penggantian Peraturan Daerah Provinsi Bali Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan menetapkan Perda tentang Desa Adat, menurut BKS LPD Provinsi Bali kurang tepat. ” Ini terkesan terlalu terburu-buru, dan berpotensi menimbulkan konflik ,” ucapnya.

Mengganti Perda No.3 Tahun 2017 tentang LPD (yang relatif baru) perlu kajian yang mendalam dan perlu mengakomodir aspirasi  LPD, BKS-LPD dan pihak yang mengerti tentang LPD. Nyoman Cendikiawan menegaskan untuk itu BKS LPD Provinsi Bali mengusulkan perda Provinsi Bali tentang desa adat tidak mengatur tentang LPD dan tidak mengganti Perda tentang LPD.   LPD tetap diatur dengan perda Provinsi Bali terpisah dengan perda desa adat.(kup)

BAGIKAN