Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si. Berdayakan Petani

28

PERATURAN Gubernur (Pergub) No. 99/2018 tentang perlindungan terhadap produk pertanian dan kerajinan Bali yang mewajibkan seluruh toko swalayan membeli dan menjual produk pertanian lokal 60 persen dari total volume produk yang dipasarkan. Pergub ini diharapkan ada pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan memberikan berbagai kemudahan bagi petani, seperti kredit dan market, baik infrastruktur dari hulu hingga hilir.

“Pergub ini sangat baik dengan catatan mesti ada pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas kepada para pihak,” kata Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si., akademisi Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar).

Masing-masing pihak akan memainkan perannya. Petani dan kelompok tani sebagai produsen.  Pihak hotel, restoran dan supermarket sebagai buyer dan beberapa perusahaan daerah sebagai perantara.

Dikeluarkannya Pergub No. 99/2018 ini mengharuskan aktivitas petani menjadi profesional, sehingga petani harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu peran subak sangat diharapkan dalam membangun usaha tani bersama kelompok-kelompok taninya dengan mengintegrasikan antara sektor pertanian hulu (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) dan sektor-sektor di hilir (pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan pemasaran).

Sementara itu, peran pemerintah sebagai motor penggerak kebijakan pendukung pertanian, serta pihak-pihak yang terkait dalam produk pertanian agar bersama-sama membangun model bisnis yang pantas yang dapat memberikan gambaran adanya peran masing-masing pihak dan dapat memberi keuntungan ekonomis bagi petani.

Apalagi, munculnya pergub ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan para petani, peternak, nelayan, pemelihara ikan melalui peningkatan produktivitas lahan, tenaga kerja dan produk, serta menjamin kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, sektor-sektor di hulu wajib menyediakan berbagai sarana dan prasaran produksi termasuk alat dan mesin pertanian yang tepat guna bagi para petani dalam upaya meningkatkan produktivitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi ini, pemerintah atau lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat perlu dikaitkan utamanya dalam memberikan pelatihan teknis melalui penyuluhan dan pelatihan, sehingga kapasitas petani yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis, administrasi, keuangan dan manajemen menjadi makin baik.

Sementara itu, bagi pihak buyer diwajibkan memiliki peran untuk memberikan informasi pasar yang dibutuhkan. Informasi ini akan menjadi sangat signifikan terhadap keberlanjutan kemitraan antara petani dengan pihak-pihak perusahaan. “Mereka agar menyiapkan standar produksi dan pascapanen sehingga kualitas yang diminta dapat disediakan atau dipenuhi oleh petani atau kelompok tani. Pergub tentang pemanfaatan produk dikeluarkan. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat dan peran pemerintah utamanya dalam bantuan kredit, subsidi, kebijakan penyuluhan, irigasi dan lain sebagainya,” katanya. (pur)

BAGIKAN