CPNS 2018 Dilarang Pindah ke Daerah Lain

23

Singaraja (Bisnis Bali) – Kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berhasil lolos pada seleksi 2018, diharapkan untuk  tidak pindah ke daerah atau tempat lain.

Pelarangan itu secara tegas diberitahukan kepada seluruh CPNS 2018 agar Kabupaten Buleleng tidak mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lagi.  Ketegasan itu diungkapkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST., saat memberikan pengarahan kepada seluru calon  PNS, di Gedung Wanita Laksmi  Graha, belum lama ini.

Bupati Agus Suradnyana menjelaskan, kenapa secara tegas disebutkan seperti itu, karena sebelum peserta melamar dan dinyatakan lulus, mereka sudah melihat kebutuhan lamarannya. Terkadang ada dari luar daerah yang melamar dan yang melamar di tempat favorit juga banyak saingannya sehingga peserta melamar di Buleleng, serta di tempat yang kurang favorit.

“Jangan setelah lulus dan mulai bekerja ada permainan lagi, sehingga yang dari luar daerah minta pindah ke tempat asal serta yang lulus di tempat kurang favorit minta pindah ke kota. Ya jangan sampai seperti itu,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini juga sudah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tidak menanggapi permintaan pindah dalam waktu dekat. Kecuali jika memang ada penggantinya, seperti misalnya ada yang ingin pindah ke Buleleng, bisa digantikan.

Namun, tetap tidak pada waktu dekat karena para CPNS ini baru saja lulus dan baru memasuki tahap pemberkasan pengusulan NIP.  “Nggak dulu lah untuk masalah pindah. Ya tidak dalam waktu dekat.  Nanti setelah beberapa tahun dan melihat kondisi jika ada penggantinya,” ujar Agus Suradnyana.

Sementara itu, Sekda Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengungkapkan, pemberkasan pengusulan NIP ini merupakan tahapan yang harus dilalui para CPNS. Setelah itu, baru mulai disalurkan kepada pimpinan SKPD dan selanjutnya diserahkan entah itu ke sekolah ataupun ke Puskesmas.

 Hal ini dilakukan mengingat para CPNS ini sangat ditunggu oleh formasi yang mereka cari. “Mungkin teknisnya masing-masing bawa ke pimpinan SKPD misalnya untuk guru ke Kadisdik dulu, ke Kadiskes ataupun Kadis PU. Nanti di sana ada penekanan-penekanan lagi mengenai pekerjaan mereka,” ungkapnya.

Pejabat yang akan memasuki masa purna tugas pada 2020 ini juga menambahkan, semua rambu-rambu yang harus diikuti oleh para CPNS ini dajalankan dengan baik. Dari awal, sebagai bibit baru kader-kader PNS yang diharapkan mematuhi aturan sesuai dengan arahan dari bupati, sehingga bisa mengemban tanggung jawab dan juga tidak tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Karena saat ini adalah eranya yang menuntut kami tanggung jawab, transparansi dan akuntabel,” pungkas Puspaka. (ira)

BAGIKAN