Semarapura (Bisnis Bali) – Pemprov Bali telah mengeluarkan Pergub No. 99/2018 terkait pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Bank perkreditan rakyat tentunya harus siap membantu pembiayaan bisnis pertanian.

Ketua DPK Perbarindo Bali Timur, Dewa Gde Meranggi Darmawijaya, Selasa (8/1) mengatakan, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR memang lebih banyak berhubungan dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Industri BPR tentu menyambut baik dan mengapresiasi upaya positif dilakukan Gubernur Bali I Wayan Koster dengan diberlakukannya Pergub No. 99/2018.

Ia menjelaskan, Pergub No.99 mengenai pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Pergub ini mewajibkan pelaku usaha seperti hotel, restoran, swalayan untuk memanfaatkan produk-produk tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan lokal.

Menurutnya, kalau hotel, restoran dan swalayan bisa memanfaatkan minimal 30 persen saja, tentu akan memberikan dampak positif bagi para petani dan peternak di Bali. Hal ini bukti nyata upaya pemerintah peduli pada sektor pertanian dan perikanan.

Direktur Utama BPR Sari Jaya Sedana Klungkung ini memaparkan, peran BPR tidak dalam posisi menyerap langsung produk-produk hasil pertanian. Industri BPR mendukung pembiayaan untuk maksud pengembangan bisnis pertanian di maksud termasuk bisnis turunannya. “Mudah-mudahan dengan langkah ini, sektor pertanian akan dapat berkontribusi lebih maksimal,” katanya.

Dewa Gde Meranggi Darmawijaya berharap, pelaku usaha di Bali dapat mematuhi Pergub No. 99 tersebut. Semestinya Pemprov Bali juga menyiapkan badan usaha  lain atau memaksimalkan peran bulog misalnya untuk berperan manakala petani lagi panen melimpah. “Jangan sampai harganya anjlok atau ketika musim paceklik agar pasokan selalu terjaga,” katanya. (kup)

BAGIKAN