Obligasi Daerah, Alternatif Pendanaan bagi Pemda

29

Denpasar (Bisnis Bali) – Pemerintahan daerah (pemda) baik itu bupati, wali kota dalam pengembangan suatu kawasan sebenarnya tak perlu susah dan bingung mencari investor terkait permodalan. Untuk mendapatkan permodalan, pemda sebenarnya bisa dengan cara menerbitkan obligasi daerah.

“Dengan menerbitkan obligasi daerah, investor bisa datang dari mana saja, salah satunya warga daerah tersebut,” kata pemerhati keuangan dan perbankan Prof. Dr. Gede Sri Darma di Sanur, Sanur, Jumat (4/1) kemarin.

Ia menerangkan, sesungguhnya tidak perlu ada sebutan kabupaten miskin bila pemdanya bisa menerbitkan obligasi. Mekanismenya pemda tinggal menerbitkan obligasi dengan bunga tertentu. Tawaran bunga obligasi ini tentu akan menarik bagi masyarakat maupun investor luar daerah untuk terlibat sehingga menjadi potensi PAD yang lain.

Bila perlu mau berapa bunganya dikasih saja. Upaya ini lebih menarik dibandingkan pemda mengundang investor dari luar seperti Korea maupun Tiongkok.

“Dengan obligasi daerah ini, pemerintah bisa mendapatkan sumber dana yang selanjutnya dikelola dengan bagus sehingga ke depannya dengan rentang waktu yang disepakati bisa mengembalikan uang masyarakat atau investor tersebut,” ujarnya.

Sri Darma mengakui obligasi daerah sebenarnya sudah lama diperkenalkan otoritas kepada pemda dalam upaya mendapatkan pendanaan. Oleh pemerintah dana obligasi daerah yang terhimpun selanjutnya bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya. Namun sayangnya belum banyak pemerintah di daerah yang mengetahui hal ini. Alhasil terkadang masih terdengar pemerintah kesulitan dalam memperoleh dana untuk pembangunan.

“Tentunya dana yang masuk dari masyarakat maupun investor luar ini harus dikelola secara profesional karena sifatnya utang sehingga harus dikembalikan ke masyarakat,” paparnya.

Ia pun mengingatkan dalam pengelolan obligasi daerah perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan orang pemda yang mengelola.

Sementara itu Otoritas Jasa keuangan (OJK) menerangkan, obligasi daerah sama seperti obligasi pada umumnya yaitu surat utang yang diterbitkan melalui pasar modal. Selanjutnya sertifikatnya (surat utang) ditawarkan ke publik. Cara penawaran dan proses mekanisme melalui pasar modal.

“Kenapa obligasi daerah karena yang menerbitkan adalah pemerintah daerah baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal A1 OJK Ida Bagus Aditya Jayaantara sebelumnya menegaskan latar belakang dikeluarkannya obligasi daerah karena kemampuan APBN dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur tidak banyak yakni sekitar 60 persen sehingga kekurangan 40 persen kebutuhan dana perlu dicarikan solusinya. Salah satunya berharap pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan lain lewat penerbitkan obligasi daerah.

“Obligasi daerah bisa dimanfaat sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah. Tentu, syaratnya tidak boleh di luar proyek-proyek yang mendatangkan penerimaan ke depan. Itu berati harus proyek-proyek yang mendatangkan penerimaan ke depannya,” jelasnya. (dik)

BAGIKAN