Tabanan (Bisnis Bali) – Prospek pasar perumahan di Bali pada  2019 dinilai masih terbuka. Terutama pasar milenial seiring akan dikeluarkannya stimulus baru untuk kredit pemilikan rumah (KPR) milenial.

Pengembang Perum Rasuni Regency, Fransiskus, Rabu (2/1) menyampaikan, stimulus lewat kebijakan baru KPR milenial diharapkan memacu geliat bisnis properti di daerah. Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang peka terhadap beberapa kelemahan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR).  Kalangan milenial terganjal batasan gaji. Kebijakan KPR milenial takkan berdasar patokan gaji.

Tantangan pengembang berinovasi, dengan menyediakan beragam referensi desain perumahan berharap konsumen milenial makin yakin membeli, serta menumbuhkan minat investasi kalangan milenial positif sekaligus mengurangi backlog yang masih cukup tinggi.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan skema baru untuk memudahkan generasi muda atau para milenial memiliki rumah.

Skema baru tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi skema tersebut akan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

“Kami siapkan skema baru agar para milenial mudah memiliki rumah. Jangan terlena dengan apa yang  didapatkan sekarang karena nilai uang akan menurun. Segera miliki rumah,” pesan Menteri Basuki dihadapan para milenial pada acara Ulang Tahun Bank BTN ke 42 yang bertajuk “Spirit of KPR BTN – Growing with Millenials”, di Jakarta.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa skema fasilitas pembiayaan perumahan bagi para milenial akan dimasukkan dalam skema bantuan pembiayaan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang selama ini tidak bisa memanfaatkan KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) karena adanya batasan maksimal penghasilan sebesar Rp 4 – 7 juta per bulannya sehingga harus menggunakan KPR komersial.

Oleh karenanya skema baru nantinya tidak akan dibatasi besaran penghasilannya, suku bunga yang dikenakan dibawah 5 persen, uang muka 1 persen dan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. Terkait harga rumah agar senantiasa terjangkau, Menteri Basuki mengatakan akan memanfaatkan tanah pemerintah sebagai solusi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi para milenial, ASN, TNI, dan Polri serta karyawan BUMN. Harga tanah terutama di kawasan perkotaan menjadi komponen penentu harga rumah yang terbesar.

“Waktu berjalan cepat,  jangan sampai pada saat  pensiun, para milenial sekarang termasuk ASN, anggota TNI/Polri dan karyawan BUMN, nantinya masih belum juga memiliki rumah,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasinya kepada Bank BTN yang telah berusia 42 tahun dan senantiasa bekerjasama dengan sangat baik dengan Kementerian PUPR dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut turut berkontribusi pada keberhasilan Program Satu Juta Rumah di mana tahun 2018 mencapai 1.041.323 unit atau melebihi target. Capaian di atas 1 juta rumah adalah untuk pertama kalinya sejak program ini dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2015.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan, selama 42 tahun BTN secara konsisten menyalurkan KPR subisidi dan non subsidi dengan total 4,2 juta unit rumah senilai lebih dari Rp 257,6 triliun. “Sementara dalam mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2015 silam, BTN sudah menyalurkan KPR untuk 2,2 juta unit rumah kepada masyarakat baik yang subsidi maupun nonsubsidi,” katanya. (gun)

BAGIKAN