KUR Pariwisata Ditingkatkan, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Bali

38

Denpasar (Bisnis Bali) – Bank BPD Bali pada 2019 akan menggenjot porsi penyaluran kredit produktif guna membiayai kegiatan UMKM, termasuk kian memaksimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pariwisata. Upaya bank tersebut selain mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Bali, juga merealisasikan.

”Saat ini bank sudah mengarah ke KUR pariwisata dan tahun depan kian digenjot mengingat menggeliatnya sektor pariwisata sebagai basis pembiayaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.” Kata Plt. Dirut Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma di Renon.

Menurutnya, KUR di sektor pariwisata melengkapi upaya bank milik krama Bali ini dalam meningkatkan penyaluran KUR di sektor mikro dan kecil yang sebelumnya sudah berjalan. Bank pun akan terus memudahkan akses KUR dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

KUR sektor pariwisata itu meliputi sarana penunjang pariwisata seperti penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, industri kreatif, mamin (makanan dan minuman), jasa pariwisata termasuk penyediaan guest house.

Untuk mendukung hal tersebut, Sudharma mengakui, Bank BPD Bali sudah mengajukan plafon penyaluran KUR 2019 ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesi antara Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Harapannya plafon KUR Rp 1 triliun bisa disetujui yang berarti target ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan 2018 yang mencapai Rp 550 miliar.

“Kenaikan target dua kali lipat ini mengingat potensi penyaluran KUR di Bali masih terbuka dan terserap baik, termasuk menyasar KUR pariwisata,” jelasnya.

Didampingi Direktur Operasional BPD Bali IB Gede Setia Yasa, ia mengungkapkan, optimis KUR Rp 1 triliun bisa tersalurkan mengingat target 2018 Rp 550 miliar ini, telah tercapai 98 persen sampai pertengahan November 2018.

Untuk dapat mencapai target penyaluran KUR Rp 1 triliun, strategi yang diambil adalah dengan bekerja sama dengan dinas-dinas seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota. “Kerja sama ini karena instansi yang memiliki data calon UMKM yang merupakan potensi penerima KUR di sektor produksi,” paparnya.

Tidak hanya itu, dinas juga yang meng-upload data sehingga bank lebih mudah untuk mendapatkan nama, alamat, dan bidang usaha. “Bila dinas sudah meng-upload data tersebut, bank tentunya lebih mudah dalam mengetahui penyaluran mengingat tidak melakukan verifikasi melalui sistem layanan informasi konsumen (SLIK),” imbuhnya. (dik)

BAGIKAN