Kenaikan NPL, Picu Peningkatan Ayda

30

Denpasar (Bisnis Bali) – Penyaluran kredit di bank perkreditan rakyat (BPR) 2018 mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi juga berimbas pada perlambatan penanganan NPL yang memicu peningkatan agunan yang diambil alih (Ayda).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama setahun terakhir, risiko kredit BPR di Bali mengalami peningkatan. Ini tercermin dari rasio NPL naik dari 7,82 persen menjadi 9,24 persen atau berada di atas NPL BPR nasional yaitu 7,16 persen.

Kontribusi terbesar NPL BPR saat ini berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, penerima bukan lapangan usaha lainnya, dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Tingginya jumlah kredit bermasalah BPR saat ini terutama disebabkan oleh banyak debitur melakukan spekulasi usaha properti dengan menggunakan kredit

investasi dan side streaming kredit.

Wiratjana memaparkan, jaminan properti lambat diambil alih.”Setelah diambil alih dalam jangka waktu setahun jaminan properti harus terjual,” kata Direktur Utama BPR Indra Candra.

Menurutnya, kondisi permodalan BPR juga berpotensi tertekan akibat pemberlakuan Ayda yang telah dan akan jatuh tempo. Wiratjana menilai jumlah Ayda ini akan terus meningkat. Kondisi ini akan berpotensi menurunkan permodalan bank akibat ketidakberhasilan dalam menyelesaikan agunan.

Jangka waktu penyelesaian Ayda dalam jangka waktu 1 tahun. Kondisi ini perlu disikapi dengan penyusunan action plan yang terukur oleh pengurus dan penerapan mitigasi risiko yang memadai.

Berdasarkan data OJK, Ayda BPR di Bali posisi September 2018 sebesar Rp 249,93 miliar atau meningkat sebesar 20,04 persen (yoy) disebabkan oleh penanganan kredit bermasalah yang belum optimal dan sulitnya penjualan agunan. Untuk mengantisipasi potensi risiko ke depan, pemegang saham perlu senantiasa memperkuat permodalan bank.

Wiratjana menambahkan, Perbarindo sedang berjuang ke OJK Pusat untuk memperpanjang waktu penyelesaian Ayda sehingga bisa menjadi 3 tahun. Untuk menekan Ayda, penyelesaian kredit dilakukan pendekatan di luar jalur pengadilan. (kup)

BAGIKAN