Hipmi Respons Upaya Gubernur Bali Dukung UU Cipta Kerja

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali dengan tegas menyatakan sangat mendukung adanya UU Cipta Kerja.

Denpasar (bisnisbali.com) –Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali dengan tegas menyatakan sangat mendukung adanya UU Cipta Kerja. Seperti diketahui DPR RI bersama pemerintah pada 5 Oktober 2020 telah mengesahkan RUU tentang Cipta Kerja menjadi UU tentang Cipta Kerja. UU diharapkan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI.

Terkait hal tersebut Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali, Pande Agus Permana Widura di Sanur menyampaikan pemerintah tentu akan melakukan yang terbaik bagi rakyatnya.
“Dari UU Cipta Kerja ada beberapa hal yang bisa saya lihat dari sisi UMKM,” katanya.
Pande Widura mengatakan beberapa hal itu di antaranya mempermudah perizinan bagi UMKM. Pelaku usaha akan lebih mudah dalam mendirikan perseroan terbatas atau PT berbadan hukum melalui pendaftaran secara online dan dapat disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham). Kemudahan persyaratan dengan menghapuskan persyaratan modal Rp50 juta dan cukup satu orang pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT. Mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan perizinan tunggal. NIB ini berlaku untuk beberapa kegiatan seperti perizinan usaha izin edar SNI dan sertifikasi jaminan produk halal.
Selanjutnya insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan usaha mikro dan kecil. Kata dia, ini mengatur agar investasi yang masuk pada sektor umum diarahkan melalui kemitraan sehingga keberadaan usaha skala besar bersinergi dengan pelaku UMKM.
“Efek lebih luas adalah meningkatkan daya saing UMKM sehingga kompetitif di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Kemudian terkait kepastian lokasi usaha di tempat fasilitas public. UMKM nantinya akan mendapatkan tempat di prioritas lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan stasiun, dan rest area melalui pola kemitraan sehingga bisa bersaing dan tidak hanya pelaku usaha besar saja yang hadir di lokasi tersebut.
“Ada pula prioritas produk atau jasa UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Produk atau jasa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah produk atau jasa UMKM dapat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lembaga ataupun BUMN bahkan akan mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan,” ucapnya.
Pande juga melihat adanya fasilitas layanan bantuan dan perlindungan hukum. UMKM akan mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam proses perjalanan usahanya. Misalnya pendampingan hukum bagi para pelaku usaha yang terjerat sebuah perkara.
Tidak kalah penting, kata mantan Ketua DPD REI Bali ini adalah kemudahan bagi koperasi. Mencakup pembentukan koperasi primer minimal 9 orang dalam rapat anggota tahunan dapat diwakilkan, buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik dan dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.*dik

BAGIKAN