Hibah Pariwisata Termin Dua Mulai Dicairkan  

Pencairan hibah pariwisata termin kedua untuk akomodasi pariwisata di Tabanan sudah mulai dilakukan.

NPHD - Penandatangan NPHD akomodasi pariwisata untuk wilayah Kecamatan Marga, Tabanan dan Kerambitan.

Tabanan (bisnisbali.com) –Pencairan hibah pariwisata termin kedua untuk akomodasi pariwisata di Tabanan sudah mulai dilakukan. Hal tersebut menyusul dana hibah dari pusat sudah masuk ke kas daerah untuk kemudian proses transfer akan dilakukan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) ke akomodasi pariwisata yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Dana hibah dari pusat ini sudah masuk ke kas daerah dan kami tentunya menyikapi untuk proses pencairan dengan menyelesaikan penandatangan NPHD sebagai tahapan sebelum dana hibah tersebut ditransfer oleh Bakeuda ke rekening calon penerima hibah,” tutur Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Tabanan, I Gede Sukanada, Kamis (10/12).

Menurutnya, saat ini proses penandatangan NPHD sudah hampir tuntas untuk sejumlah calon penerima hibah di masing-masing kecamatan. Pelaku usaha atau akomodasi pariwisata yang sudah menandatangani NPHD untuk proses pencairan hibah termin kedua ini adalah Selemadeg Raya, Kecamatan Pupuan, dan Kecamatan Kediri.

Kemudian, penandatanganan NPHD sudah menyusul untuk Kecamatan Tabanan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Kerambitan. Rencananya pada Sabtu (12/12), penandatanganan NPHD akan berlanjut untuk akomodasi pariwisata penerima hibah di wilayah Kecamatan Baturiti. “Kami berharap penandatangan NPHD ini bisa segera tuntas, maka hari libur pun yakni pada Sabtu nanti kami akan tetap kerja untuk menuntaskan di daerah Baturiti,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan menuntaskan penandatangan NPHD pada Sabtu nanti, maka hibah pariwisata untuk termin kedua di Kabupaten Tabanan akan tersalurkan semua sebelum 15 Desember 2020 mendatang atau sesuai target yang ditentukan sebelumnya. Hibah termin kedua ini akan diterima oleh 117 pelaku usaha, dan usaha yang menyatakan menolak atau tidak memanfaatkan hibah tercatat 19 pelaku usaha akomodasi.

Belasan pelaku usaha yang menolak ini karena alasan nominal yang didapat dinilai terlalu kecil dan ada juga karena memang kebijakan dari pihak manajemen usaha bersangkutan yang memang tidak memanfaatkan hibah tersebut. “Ada salah satu usaha waralaba yang menyatakan tidak memanfaatkan hibah, meski nilai yang didapat mencapai puluhan juta. Terkait itu, kami persilakan karena itu merupakan kebijakan di manajemen mereka,” tandasnya.*man

BAGIKAN