Harapkan KPR untuk Karyawan Kontrak

SELAMA ini, kredit kepemilikan rumah (KPR) terutama rumah bersubsidi hanya dapat dinikmati karyawan tetap dengan fix income.

SELAMA ini, kredit kepemilikan rumah (KPR) terutama rumah bersubsidi hanya dapat dinikmati karyawan tetap dengan fix income. Sementara, karyawan kontrak masih sulit menjangkau KPR rumah bersubsidi. OJK diharapkan hadir dalam memberi kelonggaran KPR bagi karyawan kontrak. Demikian disampaikan Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Bali, I Wayan Jayantara, S.E., Senin (4/1).

Menurutnya, backlog kebutuhan rumah cukup tinggi yaitu 157.000 se-Indonesia. Dampak pandemi terhadap bisnis perumahan juga terasa. Pasalnya, pasar pengembang di Bali selama ini merupakan karyawan hotel dan restoran. Dengan terganggunya bisnis pariwisata juga mengganggu pendapatan karyawan hotel dan restoran, sehingga kemampuan pangsa pasarnya juga menurun.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memasarkan rumah adalah dengan membidik pangsa pasar baru yaitu ASN, guru, TNI dan Polri. Upaya ini cukup mendongkrak penjualannya karena kontribusi penjualan ke segmen tersebut 20 persen pada 2020.

Namun, segmen ini dinilai belum maksimal. Maka dari itu, penjualan rumah khususnya rumah bersubsidi yang menjadi program pemerintah dipasarkan pada karyawan kontrak. Hanya saja, karyawan kontrak masih sulit menjangkau KPR terutama ketika mengakses pembiayaan ke bank.

Ia menegaskan, subsidi yang diberikan pemerintah berupa subsidi bantuan uang muka (SBUM) 1 – 5 persen, dan suku bunga KPR 5 persen sampai 20 tahun. “Tidak semua pengajuan dapat dan keluarnya lama,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Properti dan Perumahan Kadin Bali ini berharap, dalam hal ini OJK hadir memberikan kelonggaran persyaratan kepada karyawan kontrak agar bisa mengakses KPR. Karena ia melihat potensi pasar karyawan kontrak cukup besar dengan backlog perumahan juga cukup tinggi di Bali.

Sementara dari sisi supply, pihaknya siap membangun rumah murah berapapun kuotanya. Terdapat 120 anggota Himperra aktif yang masing-masing mampu membangun 50 unit rumah. Sehingga 6.000 unit rumah bisa terbangun. “Kuota rumah bersubsidi di Bali bebas, tergantung kemampuan pengembang mengambil kuota subsidi tersebut,” tandasnya.

Tahun 2021, ia optimis bisnis properti akan lebih baik dengan adanya vaksin Covid-19. Harga properti juga dinilai akan membaik setelah pandemi. Tahun 2021 juga diprediksi akan terjadi kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi Rp 178 juta.

Lahan untuk membangun perumahan juga masih tersedia di Bali terutama di Tabanan, Singaraja, Klungkung. “Yang penting anggota Himperra tetap mengacu pada aturan tata ruang. Contohnya tanah di kawasan pertanian, jangan sampai ada yang dilanggar,” bebernya. *kmb42

BAGIKAN