Gerakkan Ekonomi, BSU Perlu Dilanjutkan  

Pertumbuhan ekonomi yang negatif jika dibiarkan hingga kuartal I tahun ini berpotensi membawa Indonesia masuk teritori depresi ekonomi atau resesi ekonomi yang berkelanjutan satu tahun atau lebih.

Denpasar (bisnisbali.com) –Pertumbuhan ekonomi yang negatif jika dibiarkan hingga kuartal I tahun ini berpotensi membawa Indonesia masuk teritori depresi ekonomi atau resesi ekonomi yang berkelanjutan satu tahun atau lebih. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam menggerakkan roda perekonomian, salah satunya melanjutkan bantuan subsidi upah.

“Rekomendasi kebijakan ke depan, sebaiknya stimulus berupa subsidi upah bagi pekerja ditambah, bukan malah dihilangkan,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara.

Ia menyebutkan, idealnya per bulan pekerja mendapatkan tambahan subsidi Rp 1,2 juta dan dilakukan minimal hingga 5 bulan ke depan atau total Rp 6 juta per pekerja. Sebab, bantuan upah selama ini dianggap terlalu kecil karena masih banyaknya pekerja yang dirumahkan tanpa digaji.

Pekerja di sektor informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) juga perlu diprioritaskan mendapatkan bantuan subsidi upah. “Tidak tepat apabila yang ditambah adalah program Kartu Prakerja di mana birokrasi panjang melalui pelatihan online tidak sesuai dengan kondisi saat ini di mana pekerja perlu mendapat bantuan tunai secara cepat,” ujarnya.

Selanjutnya, rekomendasi yang diajukan yaitu insentif untuk tenaga medis perlu ditambah seiring jumlah kasus Covid-19 yang masih meningkat. Belanja kesehatan perlu menjadi perhatian utama jika ingin sisi permintaan masyarakat cepat pulih.

Begitu pula terkait kebutuhan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang. Selain itu, kata Bhima, belanja infrastruktur khususnya proyek yang belum financial closing atau masih berada dalam tahap perencanaan awal harus di-terminate atau dihentikan agar ruang fiskal bisa dialokasikan untuk stimulus lain yang lebih mendesak.

Ia pun menilai, untuk anggaran infrastruktur pada 2021 sebelumnya dialokasikan Rp 414 triliun terlalu jumbo karena tidak mencerminkan prioritas pemerintah di belanja lain yang urgen. *dik

BAGIKAN