Gairahkan Dunia Usaha, Insentif Perpajakan Perlu Diperluas

Pandemi Covid-19 memberikan kontraksi tajam bagi perekonomian Bali.

Mangupura (bisnisbali.com) – Pandemi Covid-19 memberikan kontraksi tajam bagi perekonomian Bali. Pada triwulan IV 2020 kontraksi mencapai 12,21 persen (yoy). Dunia usaha pun terjepit. Berbagai kebijakan yang ada baik terkait relaksasi atau keringanan pajak, jadi angin segar bagi pelaku usaha. Kebijakan ini pun diharapkan bisa diperluas.

Hal tersebut diungkapkan ekonom, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.Si., saat menjadi nara sumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Kuta, Kamis (8/4). Dalam kegiatan yang bertemakan “Efektivitas Pemanfaatan Insentif Perpajakan dalam Mendorong Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi Covid-19” ini, Prof. Raka Suardana mengawali penjelasannya terkait kondisi perekonomian Bali di masa pandemi Covid-19.

Diwawancarai usai acara, Prof. Raka Suardana mengatakan, mewakili para pengusaha di Bali, pihaknya menyambut baik segala kebijakan fiskal oleh pemerintah. Salah satunya, kebijakan pajak yaitu insentif pajak atau relaksaksi pajak. “Ada beberapa hal yang diberikan, terkait relaksasi, penundaan termasuk bantuan bagi UMKM dan sebagainya,” ungkapnya.

Jika memungkinkan, kata dia, kebijakan diperluas mengingat masa pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Sehingga, kebijakan bisa tepat sasaran dan langsung dinikmati bagi yang terdampak. “Misalnya saat ini sektor perhubungan dengan adanya larangan mudik, membuat mereka kembang kempis. Maka, berikan insentif misalnya pada AKAP, Organda dan lainnya. Agar mereka tidak berat sekali,” terangnya.

Dijelaskannya lebih lanjut, dunia usaha saat ini sedang terjepit, terlebih sektor pariwisata di Bali. Maka menurutnya kebijakan relaksasi pajak atau insentif pajak jadi angin segar bagi pengusaha di Bali. Insentif perpajakan di Bali juga jadi harapan agar dunia usaha tidak terpuruk pascapandemi dan perekonomian Indonesia bisa tetap stabil.

Menurutnya, kebijakan perlonggaran pajak merupakan langkah yang tepat. Sebab, dalam situasi sekarang memang dibutuhkan relaksasi pajak baik bagi perseorangan maupun badan. *wid

BAGIKAN