Fraksi Golkar DPRD Badung Minta Eksekutif Tinjau Kembali Pendapatan Daerah 2021  

FRAKSI Golkar DPRD Badung meminta eksekutif untuk meninjau kembali pendapatan daerah tahun 2021 yang dirancang sebesar Rp 4.337.538.810.114. Angka tersebut dianggap kurang realistis.

FRAKSI GOLKAR - Pemandangan umum Fraksi Golkar dibacakan Nyoman Suka pada sidang paripurna DPRD Badung, Senin (9/11) kemarin.

FRAKSI Golkar DPRD Badung meminta eksekutif untuk meninjau kembali pendapatan daerah tahun 2021 yang dirancang sebesar Rp 4.337.538.810.114. Angka tersebut dianggap kurang realistis. Hal tersebut disampaikan saat pembacaan pemandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD Badung di gedung dewan Badung, Senin (9/11).

Pada pemandangan umum yang dibacakan Nyoman Suka tersebut, Fraksi Golkar berasumsi besaran pendapatan daerah Kabupaten Badung TA 2021 sebesar Rp 2,5 triliun, yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. ‘’Asumsi kami kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah hanya sekitar 50 persen yang pada tahun-tahun sebelumnya kisaran 80 persen sampai dengan 85 persen, sehingga APBD Badung perlu dirasionalisasi,’’ terangnya.

Menurut fraksi yang diketuai I Gusti Ngurah Shaskara itu, menjadikan pajak daerah sebagai primadona pendapatan daerah utamanya pajak hotel dan restoran, perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui sektor tersebut. ‘’Berdasarkan data bulan Oktober 2020 terdapat 1.332 hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang menunggak pajak dengan kisaran piutang pajak Rp 650 miliar. Piutang ini sebelum pandemi Covid-19 terjadi,’’ ungkapnya.

Maka, lanjut Suka, perlu dilakukan upaya-upaya penagihan serta mengedepankan metode pemungutan pajak dengan online system dan real time. Fraksi Golkar juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor pariwisata. Sebab, pariwisata merupakan trigger pendapatan daerah. ‘’Perlu adanya program-program inovatif, sehingga recovery kepariwisataan Badung dapat segera terwujud,’’ pintanya.

Bidang lain, lanjut Suka, anggaran belanja daerah agar lebih difokuskan pada program atau kegiatan wajib yaitu pendidikan dan kesehatan di tengah kondisi APBD Badung yang mengalami kontraksi. ‘’Di samping program wajib, kami juga mendorong program keberpihakan kepada krama Badung yang difasilitasi oleh eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat,’’ katanya. *adv

BAGIKAN