ETP Dua Kabupaten Masih Tahap Transformasi  

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali menyatakan, pencapaian elektronifikasi daerah dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap inisiasi,

Denpasar (bisnisbali.com) –Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali menyatakan, pencapaian elektronifikasi daerah dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap inisiasi, transformasi dan ekspansi. Berdasarkan hasil assessment elektronifikasi transaksi pemda (ETP), 80 persen kota/kabupaten di Bali telah mencapai tahapan ekspansi, sedangkan 20 persen masih berada di tahapan transformasi. “Masih tahap transformasi ada dua kabupaten yaitu Klungkung dan Buleleng,” kata Kepala KPw BI Bali, Trisno Nugroho, di Renon, Minggu (15/11) kemarin.

Ia menerangkan, bila dilihat lebih dalam untuk wilayah Bali saat ini, di sisi belanja tercatat bahwa seluruh pemda telah 100 persen melakukan transaksi belanja secara nontunai. Namun dari sisi pendapatan pajak baru 80 persen yang menerima transaksi secara nontunai. Sedangkan retribusi masih 50 persen yang menerima transaksi secara nontunai.

Satu sisi, menurut Trisno, sesuai dengan arahan Presiden seluruh pemda diwajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menerapkan ETP dalam setiap transaksinya. Elektronifikasi transaksi pemerintah dimaksud adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan transaksi belanja pemda dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan transparansi serta dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi yang selanjutnya akan menciptakan spending pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan roda perekonomian,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, dalam mencapai elektronifikasi di seluruh transaksi pemerintah daerah tanpa terkecuali banyak tantangan yang dihadapi di lapangan. Beberapa faktor di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur, jaringan komunikasi, permasalahan aplikasi yang belum terintegrasi, ketersediaan dasar hukum yang memayungi, permasalahan mekanisme transaksi hingga tingkat awareness dan akseptansi masyarakat itu sendiri.

“Faktor-faktor kendala ini umumnya bersifat lintas-kewenangan institusi dan memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, regulasi serta komitmen dari seluruh pihak terkait yang membutuhkan koordinasi,” paparnya.

Untuk itu, diperlukan wadah koordinasi yang melibatkan stakeholders lintas-lembaga. Untuk di level nasional wadah tersebut disebut Tim Pokjanas P2DD yang diketuai oleh Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi serta Menteri Bapennas. “Sedangkan untuk di level daerah provinsi, kota, kabupaten, wadah koordinasi tersebut adalah TP2DD yang diketuai langsung oleh Gubernur, Wali Kota, Bupati,” imbuhnya.

TP2DD sebagai forum koordinasi di daerah bertujuan untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dan merupakan perpanjangan tangan Pokjanas P2DD di daerah. Adapun mandat pembentukan TP2DD akan dituangkan dalam Keputusan Presiden yang ditargetkan akan ditetapkan pada akhir tahun 2020 dan setelah Keppres dikeluarkan maka pembentukan TP2DD akan segera dilakukan di seluruh Pemda se-Indonesia. Diketuai langsung oleh kepala daerah, TP2DD akan dibantu oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia setempat selaku wakil ketua, Sekda selaku pelaksana tugas ketua harian, dan kepala badan yang membidangi pendapatan, pengelolaan keuangan, kepala OPD terkait serta instansi vertikal lainnya.

Untuk wilayah Bali, sambil menunggu diterbitkannya Kepres, BI Bali terus aktif melakukan sosialisasi secara intensif baik secara online maupun koordinasi tatap muka kepada seluruh stakeholder pemda terkait serta berkoordinasi dengan pimpinan daerah yaitu Gubernur Bali untuk mendukung pembentukan TP2DD.

“Ke depan, dengan adanya TP2DD diharapkan derajat capaian elektronifikasi transaksi pemda di Bali bisa meningkat hingga seluruhnya berbasis nontunai, dan mendorong munculnya inovasi-inovasi layanan baru bagi masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan murah,” ucap Trisno. *dik

BAGIKAN