ETP Berpotensi Tingkatkan PAD

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Bali menyatakan akan menggenjot elektronifikasi transaksi pemda (ETP).

Denpasar (bisnisbali.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpW BI) Bali menyatakan akan menggenjot elektronifikasi transaksi pemda (ETP). Berdasarkan hasil assessment ETP, sebanyak 80 persen kota/kabupaten di Bali telah mencapai tahapan ekspansi. Sedangkan 20 persen masih berada di tahapan transformasi.

“Pencapaian elektronifikasi daerah dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap inisiasi, transformasi dan ekspansi. Daerah yang masih tahap transformasi ada dua kabupaten yaitu Klungkung dan Buleleng,” kata Kepala KpW BI Bali, Trisno Nugroho di Renon, Selasa (22/12) kemarin.

Ia menerangkan, bila dilihat lebih dalam untuk wilayah Bali saat ini, di sisi belanja tercatat bahwa seluruh pemda telah 100 persen melakukan transaksi belanja secara nontunai. Namun, dari sisi pendapatan pajak baru 80 persen yang menerima transaksi secara nontunai. Sedangkan retribusi masih 50 persen yang menerima transaksi secara nontunai.

Di satu sisi, menurut Trisno, sesuai dengan arahan Presiden seluruh pemda diwajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta menerapkan ETP dalam setiap transaksinya. Elektronifikasi transaksi pemerintah dimaksud adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan transaksi belanja pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan transparansi serta dapat meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi yang selanjutnya akan menciptakan spending pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan roda perekonomian,” katanya.

Bali dalam waktu dekat siap membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Tim ini diyakini akan memberikan dampak positif sebagai solusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan. “Di sisi masyarakat juga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran. Masyarakat nantinya akan mudah membayar kewajibannya,” paparnya.

Pembentukan TP2DD ini diperkirakan bisa terealisasi segera pada 2021 dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan dan BI. Trisno Nugroho menjelaskan, dengan adanya TP2DD akan membawa dampak yang bagus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, dapat pula mendorong efektivitas pengelolaan dana dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance sehingga ini dapat mengurangi kebocoran.

Di segi penerimaan dan pengeluaran lebih efisien karena semuanya online. Program ini dapat mendorong percepatan serta perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda atau ETP. ”Jadi cepat, mudah, aman dan efisien,” imbuhnya.

Akan ada integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Ia pun berkeyakinan TP2DD sejalan dengan digitalisasi di segala lini yaitu transformasi dari tunai ke transaksi nontunai yang akan mendorong proses digitalisasi di daerah serta berpotensi meningkatkan PAD melalui sistem monitoring pajak dan retribusi daerah serta pelaporan yang efektif.*dik

BAGIKAN