DPRD Gianyar Bahas Enam Ranperda, Ciptakan Kepastian Hukum dan Tingkatkan PAD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna Penyampaian Pengantar Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar Tahun 2021 di ruang sidang Kantor DPRD Gianyar, Senin (31/5)

RAPAT - Rapat paripurna Penyampaian Pengantar Enam Ranperda Kabupaten Gianyar Tahun 2021.

Gianyar (bisnisbali.com) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna Penyampaian Pengantar Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar Tahun 2021 di ruang sidang Kantor DPRD Gianyar, Senin (31/5) lalu.

Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta mengatakan, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada Mei 2021, yang mengagendakan Penyampaian Pengantar Empat Ranperda Kabupaten Gianyar Tahun 2021 dan Dua Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gianyar Tahun 2021 sesuai Surat Bupati Gianyar Nomor 045.2/16709/HK tanggal 18 Mei 2021 dan Surat DPRD Kabupaten Gianyar Nomor  045.2/191/DPRD/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra menyatakan, demi terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada masa pandemi Covid-19, diperlukan adanya regulasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka mesti disiapkan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan.

Payung hukum dimaksud mencakup Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bupati Gianyar berharap ranperda itu segera dibahas melalui rapat-rapat kerja pansus sehingga dapat ditetapkan. Setelah ditetapkan menjadi perda maka  ketentuan-ketentuan di dalamnya dipergunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD.

Pihaknya mengapresiasi DPRD Gianyar karena telah menyampaikan dua ranperda inisiatif dewan yaitu Ranperda tentang  Perlindungan Pekerja Migran serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega.

Dua buah ranperda inisistif dewan ini sangat diperlukan untuk melindungi Pekerja Migran serta melindungi dan melestarikan nelayan yang bergabung dalam bendega. ‘’Pekerja migran dan keluarganya harus mempunyai jaminan untuk pemenuhan pelindungan hukum, ekonomi dan sosial. Begitu juga para nelayan yang bergabung dalam bendega sebagai lembaga tradisional mempunyai tugas mengayomi masyarakat pesisir. Dalam hal ini membantu pemerintah meningkatkan pembangunan dan melestarikan kearifan lokal di bidang kelautan dan perikanan,” jelas Bupati Mahayastra.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta juga dihadiri Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun beserta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Gianyar. *kup

BAGIKAN