DPMPTSP Diharapkan Berinovasi Cari Celah Sumber Pendapatan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu OPD penghasil PAD, diharapkan di tengah pandemi Covid-19 bisa terus berinovasi khususnya mencari celah sumber pendapatan lain.

KUNJUNGAN - Kunjungan lapangan Komisi III DPRD Tabanan ke Kantor DPMPTSP Tabanan.

Tabanan (bisnisbali.com) –Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu OPD penghasil PAD, diharapkan di tengah pandemi Covid-19 bisa terus berinovasi khususnya mencari celah sumber pendapatan lain. Jangan hanya berpuas dengan target ditetapkan Rp5,5 miliar yang kini kembali direvisi menjadi Rp3,3 milar akibat dampak Covid-19.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan lapangan Komisi III DPRD Tabanan ke Kantor DPMPTSP Tabanan, Rabu (17/6). Dalam kunjungan tersebut dipimpin langsung ketuanya  AA, Dharma Putra bersama beberapa anggota dan diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP, Made Sumartayasa dan staf.

Dharma Putra dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, jajaran DPMPTSP sudah bekerja dengan baik untuk bisa mencapai target pendapatan. Harapannya, pencapaian tersebut jangan langsung merasa puas sampai disana saja, namun harus terus berinovasi mencari celah-celah potensi pendapatan lainnya sehingga target bisa terus ditingkatkan.

“Saya yakin masih ada celah potensi sumber pendapatan lain yang masih bisa digarap secara profesional,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan I Wayan Sudiana, DPMPTSP harus lebih proaktif kembali mencari inovasi untuk dapat menggali potensi pendapatan yang belum tergarap. Paparnya, bila tahun tahun sebelumnya dengan target pendapatan yang dipasang bisa terealisasi bahkan lebih, paling tidak target di tengah pandemi ini bisa tercapai lagi. Untuk itu harapnya, memang perlu kerja keras bersama.

Terkait upaya pencapaian target pendapatan, Made Sumartayasa mengungkapkan, saat ini dengan adanya kebijakan Gubernur Bali yang sudah menetapkan perda no 3/2020 tentang RTRW, merupakan jadi angin segar untuk investasi di Bali termasuk di Tabanan. Sebab, jika dengan adanya RDTR bisa memotong birokrasi dan tidak perlu adanya ijin prinsip ataupun penyanding, karena satu kawasan sudah dipastikan apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

“Sayangnya, Tabanan sendiri belum memiliki perda terapan (lanjutannya) berupa RDTR sebagai kepastian hukum untuk berinvestasi,” kilahnya.

Di sisi lain paparnya, di tengah pandemi saat ini, ada juga sejumlah masyarakat yang IMB nya sudah rampung tidak segera diambil, ini yang selanjutnya menjadi piutang. Selain itu juga masih terkendalanya gedung representatif untuk mewujudkan mal pelayanan publik. *man

BAGIKAN