DJP Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak  

Direktorat jenderal pajak (DJP) Bali berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Denpasar (bisnisbali.com) –Direktorat jenderal pajak (DJP) Bali berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Hal tersebut, dilakukan dengan penataan organisasi yang diawali dengan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang dimulai 1 Maret 2020.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali (Kepala Kanwil DJP Bali) Goro Ekanto, dalam jumpa pers, di kantor DJP Renon Denpasar mengatakan Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai Senin (2/3) berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama tersebut.

“Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak. Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan,” paparnya.

Penataan ini dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan, dan  penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Dikatakan dari tahap tersebut dilanjutkan dengan penataan organisasi yaitu mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan. “Sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester II tahun 2020,” tandasnya.

Untuk itu pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. “Dalam melaksanakan tugasnya pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional. Apabila Anda menemukan adanya indikasi pelanggaran segera laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia, seperti melalui email ke pengaduan@pajak.go.id atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id. Seluruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” pungkasnya. *pur

BAGIKAN