Disupervisi KPK, Masyarakat bisa Adukan Masalah Penerimaan Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalukan supevisi via online, sekaligus me-launching aplikasi "Jaga Bansos” melalui aplikasi zoom.

Gianyar (bisnisbali.com) –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalukan supevisi via online, sekaligus me-launching aplikasi “Jaga Bansos” melalui aplikasi zoom. Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Wilayah IV, Sugeng Basuki yang menjadi narasumber dalam sosialisasi melalui aplikasi zoom, Rabu (10/6) lalu mengatakan bahwa KPK sudah memberi arahan terkait penyaluran bantuan masyarakat.

“KPK sudah memberi arahan. Mohon jangan melakukan penyimpangan dana. Jangan sampai bantuan tidak sampai ke masyarakat atau nominalnya berkurang,” ujar Basuki.

Lebih lanjut disampaikan, KPK dan BPKP Wilayah Bali akan terus mendampingi dan berkoordinasi dengan pemprov maupun kabupaten/kota beserta inspektorat agar tidak terjadi penyimpangan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Ketut Lanang Sadia menjelaskan mekanisme penggunaan aplikasi “Jaga Bansos” yaitu masyarakat membuat pengaduan di aplikasi tersebut dengan nama, alamat yang jelas serta tujuan pengaduan, yang nantinya akan diteruskan ke kabupaten kota masing-masing sesuai alamat si pelapor.

“Mekanismenya  masyarakat melapor melalui aplikasi dengan keterangan dan nama yang jelas. Setelah itu KPK melakukan verifikasi, di sana akan diminta untuk kelengkapan data seperti nama dan alamat,” tandas Ketut Lanang. Lebih jauh dikatakan, nantinya KPK akan melakukan pengecekan apakah si pelapor sudah masuk penerima bansos atau bagaimana. Setelah direspons oleh yang melapor, maka KPK akan meneruskan ke inspektorat kabupaten/kota si pelapor bahwa ada yang melapor dan inspektorat harus menindaklanjuti dan memberi respon atau memberi jawaban beserta bukti paling lambat 7 hari. *kup

BAGIKAN