Delapan Persen PAD Tabanan Bergantung pada PHR

Kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia termasuk Bali selama enam bulan mulai bulan ini,

Tabanan (bisnisbali.com) –Kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di sepuluh destinasi wisata utama di Indonesia termasuk Bali selama enam bulan mulai bulan ini, menurut Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan, IB. Wiratmaja, akan berdampak besar pada Kabupaten Tabanan. Betapa tidak, ketergantungan PAD Tabanan pada PHR ini cukup besar dengan kisaran 6-8 persen.

“Bila 2019 ketergantungan PAD terhadap PHR ini mencapai 6 persen, sedangkan untuk tahun  2020 ketergantungannya naik menjadi 8 persen atau jika dinominalkan mencapai Rp 38 miliar,” tutur Wiratmaja, di Tabanan.

Terangnya, ketergantungan PAD Tabanan dari pajak PHR ini kemungkinan akan terus bertambah, karena pada 2021 nanti akan tergantung dengan PHR diangka 10 persen. Imbuhnya, khusus untuk tahun ini dengan ketergantungan PHR yang mencapai Rp 38 miliar, maka ketika pungutan PHR ini dihentikan sementara. Harus dipikirkan skema untuk pengganti kehilangan angka tersebut.

Jelas Wiratmaja, pemerintah pusat memang akan memberi penggantian dari PHR ini, namun perhitungannya jumlahnya tidak akan besar atau mungkin hanya sekitar di bawah Rp 5 miliar. Artinya, ada kehilangan yang cukup besar dari PHR ini. Bercermin dari itu, sambil menunggu kepastian penggantian PHR ini, pihaknya akan mengambil langkah atau antisipasi terhadap kemungkinan kehilangan PHR tersebut.

“Kami akan rapatkan lagi untuk mencari sumber PAD lain, sehingga secara utuh PAD ini bisa tercapai Rp 450 miliar tahun ini, walau harus kehilangan Rp 38 miliar di PHR,” ujarnya.

Lanjutnya, apabila tidak ada lagi cara lain untuk mencari sumber PAD sebagai pengganti kehilangan PHR, maka alternatif lain adalah akan diambil sejumlah skema. Paparnya, skema pertama adalah mereposisi sejumlah kegiatan atau menggunakan skala prioritas untuk sejumlah kegiatan. Skema kedua adalah semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk pembayaran akan dilakukan di tahun berikutnya atau pada 2021 nanti.

“Hanya saja pada 2021 nanti kita akan lebih mengecangkan ikat pinggang atau lebih menghemat di sejumlah kegiatan atau sejumlah anggaran kegiatan yang tidak tercapai pada 2020 ini. Dari segi aturan, kebijakan tersebut dimungkinkan,” tegasnya.

Sementara itu, tambahnya pemberhentian PHR ini juga berdampak pada terputusnya untuk alokasi BKK dari Kabupaten Badung yang didapat oleh Tabanan. Paparnya, selama ini BKK Badung ini memberi kontribusi cukup besar untuk kegiatan operasional. Di antaranya, gaji tenaga kebersihan, operasinal kebersihan.

“Jika dihitung secara menyeluruh, kemungkinan kita akan ada lost anggaran berkisar Rp 80-Rp 100 miliar sumber PAD. Yakni terdiri dari, BKK Badung sekitar Rp 50 miliar, dari kebijakan pusat Rp 38 miliar, dan dari hal-hal lain yang tidak tercapai karena virus Corona dan ASF,” tandasnya.*man

BAGIKAN