Covid-19 Jadi Masalah Bersama, Penutupan Pasar belum Jadi Solusi

Terkait dengan melonjaknya kasus covid-19 di Kota Denpasar dan pasar tradisional turut menjadi kluster baru penyebarannya, Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede mengatakan, aktivitas di pasar harus diubah, tidak seperti dulu.

Denpasar (bisnisbali.com) –Terkait dengan melonjaknya kasus covid-19 di Kota Denpasar dan pasar tradisional turut menjadi kluster baru penyebarannya, Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede mengatakan, aktivitas di pasar harus diubah, tidak seperti dulu. Namun ia mengatakan penutupan pasar belum menjadi solusi. Pengawasan dan kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan yang harus lebih diperketat.

“Aktivitas masyarakat terlebih di pasar tradisional tidak boleh masih seperti dulu, sebelum ada pandemi. Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan agar bisa bersama-sama memutus rantai penyebaran covid-19 ini,” ujarnya, Kamis (18/6).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di tengah pandemi ini, perilaku masyarakat termasuk di pasar tradisional dikatakannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Protokol kesehatan tidak dijalankan dengan maksimal, baik itu pemakaian masker, sering cuci tangan hingga jaga jarak dan sebagainya. “Demikian juga pemberlakuan jam buka pasar, yang masih tetap buka dini hari. Berdasarkan pernyataan Dinas Kesehatan kan perkembangan virus akan berkurang saat terkena matahari, sehingga jika dibuka siang akan lebih bagus,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, pelaksanaan pembatasn kegiatan masyarakat (PKM) yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sudah sangat bagus, namun pada penyeberangan terlebih banyaknya suplai produk dari Jawa Timur harus lebih diperketat kembali pemeriksaannya. Hal ini, menurutnya, masih kurang ketat sehingga kedepan harus lebih ditegaskan sehingga tidak muncul kembali kasus transmisi lokal.

Menurutnya, ini menjadi permasalahan dan tanggung bersama. Dalam satu sisi pemerintah bergerak memberikan anjuran dan masyarakat menaati anjuran yang diberikan. Saling menyalahkan dikatakannya bukanlah hal yang harus diperdebatkan saat ini. “Sosialisasi digencarkan agar masyarakat juga paham. Jangan sampai pemerintah sudah berupaya maksimal menyediakan fasilitas, namun masyarakat yang tidak taat,” ungkapnya. *wid

BAGIKAN