Cegah Macet, Pemprov Bali Genjot Sumber Pendapatan di Luar PKB

Pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya mencari terobosan sumber pendapatan lain di luar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, S.E., M.Si., mengatakan Gubernur mengharapkan inovasi dan terobosan baru. 

Denpasar (bisnisbali.com) – Pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya mencari terobosan sumber pendapatan lain di luar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, S.E., M.Si., mengatakan Gubernur mengharapkan inovasi dan terobosan baru.

Made Santha menerangkan, sesuai dengan Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah selama ini ada 5 sumber pajak yang dipungut di provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Selain komponen pajak tersebut ada juga pendapatan nonpajak yaitu berupa retribusi yaitu retribusi jasa usaha umum, dan perizinan tertentu.

Dari sumber-sumber tersebut akan terjadi akselerasi pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Posisi saat ini 82% pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah. Kemudian 18% bersumber dari lain-lain baik itu retribusi, pendapatan asli daerah yang syah lainnya.

“Dari 5 sumber pajak tersebut tetap yang mendominasi adalah PKB. 78% sampai 80% itu bersumber dari pajak kendaraan bermotor baik PKB maupun BBNKB. Target PAD tahun 2020 adalah Rp3,753 triliun. Kalau dibandingkan target tahun lalu Rp3,400 triliun, ada kenaikan sekitar Rp350 miliar,” ungkap Santha.

Terkait nilai pendapatan dikatakan setiap tahun mengalami peningkatan. “Tahun ini saja pendapatan untuk belanja hampir di angka Rp 6,4 triliun dari sisi pendapatan daerah. Tetapi dari sisi belanja hampir di Rp7,2 triliun,” ucapnya.

Dikatakan, ke depan Gubernur tidak ingin menggenjot PAD dari kendaraan bermotor, karena berdampak buruk bagi lingkungan dan menambah kemacetan. “Gubernur inginkan berinovasi bukan dari pajak tetapi dari sumber lain. Seperti sumbernya dari retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah itu yang akan kita lihat,” tukasnya.

Salah satu yang akan segera dilakukan adalah Pemprov Bali sudah berpikir dari saham PT BPD Bali. “Supaya deviden kita naik Gubernur targetkan penguasa saham 51% dari provinsi, itu otomatis akan berpengaruh pada sisi pendapatan,” ucapnya.

Kemudian pengelolaan aset daerah juga akan dilakukan optimalisasi. “Perlu ada pemikiran-pemikiran inovasi dan juga lompatan-lompatan baru sehingga bisa menjadi  sumber baru, baik dari satuan unitnya maupun obyek pajaknya,” tutur pria asli Gianyar tersebut memungkasi. *pur

BAGIKAN