Bunga Acuan BI tetap 4,5 Persen, GWM segera Turun

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan sesuai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) di level 4,50 persen,

Denpasar (bisnisbali.com) –Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan sesuai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) di level 4,50 persen, suku bunga deposit facility 3,75 persen dan suku bunga lending facility 5,25 persen.

“Keputusan mempertahankan suku bunga kebijakan ini adalah yang pertama dalam tiga bulan terakhir, setelah penurunan suku bunga pada Februari dan Maret 2020, masing-masing 25 bps,” katanya di Renon, Kamis (16/4).

Menurutnya, suku bunga acuan BI pada April 2020 tetap 4,5 persen dengan pertimbangan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi. Meskipun demikian, stance kebijakan moneter BI masih longgar. Bank sentral pun tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, BI juga mengambil langkah-langkah kebijakan lainnya. Untuk stabilisasi dan penguatan nilai tukar rupiah misalnya, BI meningkatkan intensitas kebijakan triple intervention baik melalui spot, domestic non-deliverable forward  (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

“Saat ini instrumen quantitave easing (QE) diperlukan untuk menjaga stabilitas di pasar dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak covid-19,” ujar Trisno.

Ia pun menyebutkan, beberapa langkah akan dilakukan oleh BI untuk meningkatkan pelonggaran moneter melalui instrumen kuantitas (quantitative easing). Pertama, ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term-repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan satu tahun.

Kedua, menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah masing-masing 200 bps untuk bank umum konvensional dan 50 bps untuk bank umum syariah/unit usaha syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020. Ketiga, tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah/unit usaha syariah untuk periode satu tahun, mulai berlaku 1 Mei 2020.

Sementara terkait memperkuat manajemen likuiditas perbankan dan sehubungan dengan penurunan GWM rupiah tersebut, kata dia, BI akan menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) 200 bps untuk bank umum konvensional dan 50 bps untuk bank umum syariah/unit usaha syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020.

“Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana,” ucapnya.

BI juga meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran untuk makin memperluas penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai dalam memitigasi dampak covid-19. Antara lain dengan mendukung akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), kartu prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu BI bersama Perusahaan Jasa Pembayaran (PJSP) juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran non-tunai baik melalui digital banking, uang elektronik dan perluasan akseptasi QRIS. BI juga melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga, nilai pembayaran minimum dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah.

“Bauran kebijakan BI tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan yang terkoordinasi sangat erat dengan pemerintah maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta otoritas terkait untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19,” jelas Trisno Nugroho. *dik

BAGIKAN