BPR harus Lakukan Penguatan Permodalan

Mengakhiri 2019, bank perkreditan rakyat (BPR) masih dihadapkan persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lainnya.

PERMODALAN - OJK mengarahkan direksi dan komisaris BPR untuk memperkuat sisi permodalan.

Mangupura (bisnisbali.com) –Mengakhiri 2019, bank perkreditan rakyat (BPR) masih dihadapkan persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lainnya. Direktur BPR KAS, I Gusti Gede Dharmanta, Selasa (10/12) mengatakan, guna menghadapi persaingan tersebut, BPR harus memperkuat permodalan.

Sesuai hasil evaluasi keuangan BPR 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satumya mengarahkan pengelola BPR untuk memperkuat modal inti. Penguatan modal BPR ini juga berkaitan erat dengan ekspansi usaha BPR ke depan.

Darmanta menjelaskan, penguatan permodalan akan menentukan batas maksimum penyaluran kredit (BMPK). Penguatan modal berkaitan dengan ekspansi kredit. Penguatan permodalan idealnya bisa dipenuhi dengan pemupukan laba dari tahun ke tahun. Hanya saja, beberapa tahun terakhir pencapaian laba BPR sedikit menurun karena tergerus kredit bermasalah (NPL) dan AYDA. “M au tidak mau untuk peningkatan modal saat ini diupayakan bersumber dari setoran modal pemegang saham,” katanya.

Menurut Darmanta, bila BPR tidak mampu menambah  bisa dengan mengundang investor untuk masuk membantu penguatan modal BPR.

Ia menegaskan, bila permodalan sudah meningkat, tentu BMPK juga meningkat sehingga penyaluran kredit bisa lebih luas segmennya. Namun demikian, BPR perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM dalam analisa kredit dengan limit yang lebih besar, sehingga kenaikan BMPK bisa optimal mendorong kinerja BPR.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas mengatakan, berdasarkan pengawasan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara selama pada 2019 ada beberapa  permasalahan utama  yang perlu menjadi perhatian bersama BPR, di antaranya permodalan (lack of capital).

Menurut Rochman Pamungkas, terdapat beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan jumlah modal inti minimal. Keterbatasan modal ini akan berdampak pada beberapa hal antara lain keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis, pengelolaan SDM dan penyediaan infrastruktur IT yang tidak optimal, sehingga berdampak pada melemahnya daya saing BPR dengan lembaga jasa keuangan lain. *kup

BAGIKAN