BPR Diminta Cerdas Hadapi Tuntutan Hukum di Masa Covid-19

Di era pandemi Covid-19, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya memperkuat likuiditas. Namun juga harus siap menghadapi tuntutan nasabah.

BPR - SDM BPR dituntut memperkuat pemahaman hukum sehingga siap menghadapi tuntutan hukum terutama dari nasabah debitur.         

Gianyar (bisnisbali.com) –Di era pandemi Covid-19, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya memperkuat likuiditas. Namun juga harus siap menghadapi tuntutan nasabah. Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Made Suarja,  mengatakan pengelola BPR  harus cerdas menghadapi tuntutan hukum terutama dari nasabah debitur.

Dikatakannya, walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 pengelola BPR harus bertanggung jawab atas aset yang telah dikeluarkan. “Apabila terjadi permasalahan dengan debitur, sebagai langkah awal bisa dilakukan mitigasi kekuatan dokumen,” ucapnya.

Dirut BPR Udary ini menjelaskan terlebih dalam situasi pandemi, nasabah akan merasa kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank. Berkaitan permasalahan hukum yang dihadapi BPR, Made Suarja mengajak seluruh insan BPR untuk menguatkan legal standing maupun legal konstruksi di BPR.

Menurutnya, dengan penguatan mitigasi dokumen aset yang dikeluarkan oleh BPR bisa kembali. Bahkan aset yang dikeluarkan bisa membawa hasil dalam bentuk pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Suarja menambahkan dengan penguatan pemahaman hukum diharapkan memberikan energi bagi BPR. Pemahaman hukum akan memperkuat BPR untuk tetap berkembang dan maju kedepannya. *kup

BAGIKAN