BPJamsostek Dorong Kepatuhan Pemberi Kerja Bayar Iuran

BPJamsostek Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) berupaya mendorong dan meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja Badan Usaha (PK/BU) dalam membayarkan iuran yang telah tetapkan.

Denpasar (bisnisbali.com) –BPJamsostek Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) berupaya mendorong dan meningkatkan kepatuhan Pemberi Kerja Badan Usaha (PK/BU) dalam membayarkan iuran yang telah tetapkan.
“Perusahaan tetap wajib melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upahnya sesuai paling lama 7 hari kerja setelah ada perubahan,” kata Deputi Direktur BPjamsostek Kanwil Banuspa Deny Yusyulian, Selasa (7/7).

Menurutnya setiap perusahaan tetap diwajibkan untuk mendaftarkan, melaporkan, melindungipekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja.
Ia pun menegaskan perubahan besaran upah pekerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020. Perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerjanya karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan tidak diperkenankan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan atau melaksanakan WFH (work from home) termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa pembayaran gaji (unpaid leave).
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting pada masa covid-19, sehingga pembayaran iuran akan menjaga keberlangsungan perlindungan tersebut,” ujarnya.
Ia menyebutkan tenaga kerja aktif bukan penerima upah (BPU) Banuspa sampai Juni 2020 mencapai 172.619 orang atau sekitar 56,64 persen, untuk Bali Denpasar mencapai 41.861. Sementara tenaga kerja aktif penerima upah se-Banuspa mencapai 710.473, untuk Bali Denpasar mencapai 287.255,” terangnya.
Terkait hal itu, pihaknya melakukan customer relationship management melalui video conference pesertanya 45 PK/BU se- Banuspa skala besar dan menengah.

“Tujuan kegiatan ini juga untuk mengevaluasi layanan.Pertama sebagai bentuk apresiasi kepada PK/BU yang telah membayar iuran tepat waktu dan membangun komitmen untuk selalu membayar iuran tepat waktu,” paparnya.
Ia pun mengapresiasi kepada PK/BU yang telah melakukan pembayaran iuran secara tertib. Peningkatan CRM kepada PK/ BU skala besar dan menengah dengan fokus kepatuhan.
Di sisi lain, pihaknya telah mengembangkan inovasi layanan lapak asik “One to Many” BPJamsostek. Protoko lapak asik untuk klaim JHT dilakukan secara hibrid melalui kanal online, klaim kolektif dan offline.

“Proses dimulai dari registrasi dengan cara mengakses laman antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id., dilanjutkan proses upload dokumen via email dan verifikasi via telepon atau videocall, hingga akhirnya dana ditransfer,” imbuhnya.
Sedangkan kanal lapak asik kolektif diterapkan bagi peserta yang mengalami PHK massal dari perusahaan berskala sedang dan besar. BPJamsostek diakui berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memproses administrasi klaim JHT secara kolektif, sehingga peserta tidak perlu terlibat langsung dalam proses verifikasi data.
“Peserta baru berhubungan dengan BPJamsostek ketika akan memasuki proses pembayaran,” ucapnya.*dik

BAGIKAN