BPJamsostek dan Kejaksaan Evaluasi Pemulihan Piutang Iuran

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepedulian Kejaksaan

Denpasar (bisnisbali.com) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek) Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kepedulian Kejaksaan untuk membantu para pekerja terkait pemulihan piutang iuran dan perusahaan yang belum tercatat sebagai peserta. Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Banuspa, Deny Yusyulian di Sanur menjelaskan, beberapa hal menjadi evaluasi, di antaranya soal pencapaian pencairan piutang. Terkait hal tersebut pihaknya menggandeng Kejaksaan. Salah satunya dengan Kejaksaan Tinggi baik di Papua maupun Papua Barat.

“Kami memiliki komitmen untuk menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi tenaga kerja yang belum tersentuh layanan,” katanya di sela-sela Monitoring dan Evaluasi Bersama Kejaksaan Tinggi Papua 2019. Tujuannya untuk melindungi setiap aktivitas tenaga kerja dengan harapan produktivitas mereka juga makin meningkat. Tujuannya produktivitas pekerja meningkat maka kembali lagi ke perusahaan akan makin untung. Menurutnya, total perusahaan yang berhasil di SKK (surat kuasa khusus) pada 2019 sebanyak 356 unit dengan besaran tunggakan Rp10,7 miliar. Sedangkan realisasi hingga penghujung tahun 2019 ini sebanyak 184 perusahaan dengan besaran tunggakan yang terbayar mencapai Rp7,5 miliar. “Ini bentuk kolaborasi yang sudah kita lakukan bersama dengan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri,” katanya.

Melalui evaluasi bekerja sama Kejaksaan inilah pihaknya menargetkan adanya tindakan nyata berupa terbitnya surat edaran. Surat edaran itu secara garis besar berisi tentang mitigasi awal, pencegahan awal, dan penyampaian informasi bagi seluruh perusahaan yang sudah terdaftar maupun badan usaha/pemberi kerja yang belum menjadi peserta BPJamsostek. Ia berharap, ke depan kesejahteraan tenaga kerja di wilayah Papua dan Papua Barat semakin meningkat. Peningkatan kesejahteraan itu disebut tidak lepas dari kepatuhan perusahaan dalam memahami hak pekerja. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo pada kesempatan yang sama menyatakan kerja sama tu khusus pada bidang perdata dan tata usaha negara. Ia tak memungkiri dalam pelaksanaan kerja sama itu, ditemui sejumlah kendala di lapangan, seperti perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban. Meski demikian, ia mengakui, kolaborasi antara BP Jamostek dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat telah membuahkan hasil positif. “Khusus di Papua, berhasil menyetor Rp8 miliar yang sebelumnya menjadi tunggakan iuran dari perusahaan/badan usaha,” ungkapnya.

Diakui kerja sama kejaksaan dengan BPJamsostek telah berjalan lama. Diharapkan perusahaan harus tetap mentaati ketentuan itu mengingat sanksi hukum jelas kalau tidak ditaati karena ketentuannya sangat jelas dan bisa sampai dipidana. *dik

BAGIKAN