BPD Bali dan Hipmi Tandatangani  MoU Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Sesuai visi dan misi menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah, Bank BPD Bali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan DPD Hipmi Bali di Renon, Kamis (3/6)

Denpasar (bisnisbali.com) –Sesuai visi dan misi menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah, Bank BPD Bali melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan DPD Hipmi Bali di Renon, Kamis (3/6) kemarin. MoU ini diharapkan dapat bersama-sama melakukan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Bali, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Dirut Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma, S.H., M.H. mengatakan perekonomian Bali paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Berbeda dengan krisis 1998 yang mempengaruhi tekanan ekonomi koorporasi, saat pandemi ini juga berimbas kepada UMKM. Karenanya UMKM diharapkan kian tangguh dengan pendampingan stakeholder. Ini sejalan dengan upaya pemerintah yaitu sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM.

Ini juga selaras dengan PP No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM. “Hipmi sebagai salah satu wadah pengembangan startup anak muda berperan ikut serta melahirkan bibit unggul UMKM yang tangguh mengarah ke digital. Hipmi memliki SDM yang mampu mengawal hal tersebut, khususnya UMKM go digital,” katanya.

Menurutnya dengan digitalisasi produk dan sistem pembayaran, pemasaran UMKM bisa kian luas tidak hanya di Indonesia namun keluar negeri. Karenanya kerja sama hari ini bisa ditindaklanjuti baik dalam bentuk pembinaan termasuk pendanaan dari BPD Bali. “Pendanaan sesuai persyaratan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Dengan kerja sama ini juga bisa memperluas ekosistem baik dalam rangka pembiayaan dan pemasaran. Terlebih lagi BPD Bali yang akan berulang tahun ke-59 tahun ini, sistem pembayarannya sudah digitalisasi. Menggandeng Hipmi, BPD Bali dalam waktu dekat kerja sama untuk melakukan pelatihan sehingga akan memperkuat UMKM yang ada, khususnya anggota Hipmi.

Lebih lanjut Sudharma menyampaikan sampai saat ini BPD Bali telah menyalurkan kredit ke UMKM mencapai 39 persen dari total kredit atau melebihi ketentuan di 20 persen di 2018. Pemerintah pun juga sudah memberikan relaksasi baik restrukturisasi kerdit dan subsidi bunga KUR.

Sementara itu Ketua DPD Hipmi Bali, Pande Agus Permana Widura menyampaikan menyambut baik MoU ini. Sebab ada dua hal sangat penting bagi pelaku usaha yaitu hubungan antara pengusaha dengan perbankan sebagai pemodal dan pemerintah sebagai regulasi. “Dua hal ini selalu kami tekankan yaitu untuk menjaga agar hubungan tetap terjalin dengan baik,” katanya.

Ia pun menilai UMKM sangat membutuhkan penyuluhan penyuluhan serta pemodalan. Hipmi pun kini ada goes to school dan Hipmi perguruan tinggi melakukan pelatihan kepada anak-anak di sekolah untuk memulai menjadi wirausaha, mengkaderkan adik-adik untuk menjadi wirausaha ke depannya.

“Kita harapkan melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan BPD Bali maka pengusaha pengusaha muda yang masih baru-baru yang tentunya mereka masih buta akan perbankan bisa terbantukan,” harapnya.

Hipmi Bali saat ini lagi ingin mencoba untuk meningkatkan lagi wirausaha di daerah karena di Indonesia baru hanya 3,47 persen wirausahanya dibandingkan jumlah penduduk. Untuk di Bali sendiri, ia berharap bagaimana agar tidak tergantung dengan pariwisata dan saatnya melakukan diversifikasi bisnis. Salah satunya UMKM berbasis digital. *adv

BAGIKAN