Bolos dari Tes, Pedagang tidak Diizinkan Berjualan

Munculnya klaster baru yaitu pasar tradisional dalam penyebaran covid-19, secara bertahap tes swab dan tes rapid diikuti oleh pedagang di Pasar Kumbasari khususnya pedagang pelataran.

Denpasar (bisnisbali.com) –Munculnya klaster baru yaitu pasar tradisional dalam penyebaran covid-19, secara bertahap tes swab dan tes rapid diikuti oleh pedagang di Pasar Kumbasari khususnya pedagang pelataran. Namun dalam pelaksanaan kedua tes ini, ada beberapa pedagang yang bolos atau tidak hadir mengikuti tes dengan alasan beragam.

Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar IB Kompyang Wiranata, Minggu (14/6) kemarin mengatakan, pada tes swab yang dilakukan pada Jumat (12/6) lalu, 10 orang pedagang tidak mengikuti tes. Seharusnya, kata Gus Kowi panggilan akrabnya, ada 43 orang pedagang pada hari itu yang mengikuti tes swab, namun yang datang dan sudah mengikuti tes hanya 33 orang.

Demikian juga saat tes rapid yang dilakukan pada Sabtu (13/6) lalu, 14 orang pedagang tidak hadir. Hari itu ada 200 tes rapid yang disiapkan, namun yang terdata hanya 186 tes yang terpakai, sehingga disimpulkan ada 14 orang pedagang yang tidak datang dalam tes tersebut. “Alasannya beragam, ada yang bilang sedang upacara agama ada juga yang bilang takut,” jelasnya,

Terhadap pedagang yang bolos dari tes tersebut, pihaknya memberikan sanksi tidak akan diizinkan berjualan jika belum mengikuti tes yang disarankan. “Kami tidak bolehkan berjualan sebelum tes yang disarankan diikuti oleh pedagang bersangkutan. Pertimbangannya kasus banyak, kalau satu saja tercecer dan yang tercecer tersebut ternyata positif, kan bisa menyebar lagi virusnya. Jadi kita tuntaskan dulu semuanya,” katanya.

Dikatakannya, tes swab ataupun rapid menyasar kepada semua pedagang, khususnya pelataran di Pasar Kumbasari. Tes rapid akan dijadwalkan akan selesai pada Senin (15/6) hari ini. Demikian, untuk biaya tes tersebut baik rapid ataupun swas, dikatakan Gus Kowi, semua digratiskan bagi pedagang. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. *wid

BAGIKAN