BJB Siap Penuhi Relaksasi Debitur BPR Terdampak Covid-19

Menyikapi permohonan relaksasi dari debitur bank perkreditan rakyat (BPR), DPD Perbarindo Bali mengambil langkah cepat dengan mendekati bank linkage antara lain Bank BJB.

RELAKSASI - Tim Satgas Covid-19 Perbarindo Bali menemui Branch Manager, Bank BJB guna memenuhi kebutuhan relaksasi Debitur BPR di Bali.

Denpasar (bisnisbali.com) –Menyikapi permohonan relaksasi dari debitur bank perkreditan rakyat (BPR), DPD Perbarindo Bali mengambil langkah cepat dengan mendekati bank linkage antara lain Bank BJB. Kepala Satgas Covid-19 Perbarindo Bali, Made Suarja didampingi Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar, Made Sumardhana  mengatakan melalui proses mediasi Bank BJB siap menuhi relaksasi debitur BPR yang terkena dampak Covid-19.

Made Suarja yang juga Sekretaris DPD Perbarindo Bali mengungkapkan BPR di Bali sudah memiliki kecocokan hati dengan BJB. Perbarindo Bali memediasi agar terjalin hubungan baik antara BPR  di Bali dengan BJB dalam kerja sama linkage. “Hubungan baik BJB dengan BPR di Bali diharapkan terus terjalin dalam suka maupun duka,” ucapnya.

Ia menjelaskan dalam operasional, BPR mengajukan linkage ke Bank BJB dan disalurkan ke masyarakat dan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bentuk kredit. Saat ini nasabah debitur BPR banyak terkena dampak pandemi Covid-19. ” Untuk itu, Tim Satgas Covid-19 Perbarindo Bali, memediasi BPR di Bali untuk mendapat persetujuan  relaksasi melalui kantor cabang dan Kantor Pusat Bank BJB,” jelas Made Suarja.

Branch Manager Bank BJB Cabang Denpasar,  Dian Kurniawan mengatakan untuk menjaga keamanan likuiditas, Bank BJB akan membantu BPR di Bali dalam bentuk relaksasi kepada debitur BPR yang terdampak Covid -19. Relaksasi untuk debitur BPR ini tetap mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Stimulus untuk debitur BPR dalam bentuk keringanan atau penundaan dalam pembayaran pokok pinjaman. ” Kebijakan Bank BJB ini diharapkan bisa menambah likuiditas BPR di Bali,” ucapnya.

Dian Kurniawan menyampaikan pemberian penundaan pembayaran pokok pinjaman kepada debitur BPR ini merupakan  komitmen BJB dalam penerapan POJK 11. Kebijakan ini akan diberikan kepada debitur BPR untuk jangka waktu satu sesuai ketentuan POJK. “Tidak tertutup kemungkinan jika perbaikan ekonomi mengalami percepatan dalam 6 bulan maka debitur BPR dapat melakukan penyesuaian untuk kembali membayar pokok pinjaman,” tambahnya.*kup

BAGIKAN