Bank Jangan Sembarangan Obral Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau bagi bank-bank yang ingin menghapus buku (write-off) kredit macet khususnya untuk debitur segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Denpasar (bisnisbali.com) –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi lampu hijau bagi bank-bank yang ingin menghapus buku (write-off) kredit macet khususnya untuk debitur segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terkait hal itu, praktisi perbankan, I.B. Kade Perdana mengatakan, kebijakan memberikan izin bank menghapus buku bukan hapus tagih sejalan dengan PSAK 71 yang mengharuskan perbankan memiliki cadangan kerugian penurunan nilai (CPKN) yang lebih besar dibanding sebelumnya.

“Ini merupakan bagian dari usaha otoritas akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk mengadopsi sistem dari Internasional Financial Reporting Standard (IFRS),” katanya.

Mantan Dirut Bank Sinar Jreeeng ini menerangkan, secara moralitas dengan adanya pembentukan CKPN memberikan rasa aman dan nyaman bagi para bankir. Kendati demikian tidaklah berarti pejabat bank atau para bankir boleh semena mena dalam mengelola bank mengobral kredit dengan mengabaikan profesionalisme, bank teknis yang berlaku, prinsip kehati hatian, azas selektivitas, azas pengendalian risiko dan azas good corporate governance (GCG).

“Apabila pembentukan pencadangan CKPN terlalu kuat dan berlebihan bisa juga memberikan penafsiran dan mengindikasikan bahwa bank yang bersangkutan memiliki kecenderungan atau paling tidak ada potensi kredit bermasalah dalam jumlah yang besar ke depannya,” paparnya.

Hal itu membuat para deposan bisa ragu dan khawatir menempatkan dan mempercayakan simpanan atau  dananya pada bank yang bersangkutan. Hal itu juga akan bisa mengganggu dan memerosotkan kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri dalam fungsi utamanya sebagai agent of trust, agent of development, agent of serve maupun sebagai agent of progress. “BI, OJK dan bankir harus mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan bahwa pembentukan CKPN merupakan sejumlah dana cadangan yang ditampung dalam rekening perantara untuk pinjaman hapus buku yang pinjaman masih harus ditagih,” paparnya.

Bila ada pelunasan maka pencadangan CKPN menjadi berkurang dan bunga yang diterima bisa menambah laba bank itu sendiri baru menjadi penerimaan bunga menambah pendapatan atau laba bank setelah pelunasan itu terjadi dengan diupayakannya penagihan atau lelang barang jaminan. “Jadi, hapus buku berbeda dengan hapus tagih yang membuat bank langsung rugi karena sudah diputuskan sudah tidak ditagih karena sudah tidak ada apa apanya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, misalnya terjadi gempa bumi seperti yang pernah terjadi di tanah air, tanah dan bangunan termasuk usaha juga orangnya amblas ditelan bumi maka sangat layak untuk masuk katagori hapus tagih bukan hapus buku lagi. Dengan terjadinya kondisi pandemi Covid- 19 yang berkepanjangan yang mengakibatkan pergerakan dan aktivitas sosial masyarakat menjadi stagnan, akan berpengaruh tidak kondusif terhadap UMKM. UMKM yang paling awal terdampak signifikan dan perekonomian mengalami kelesuan parah terjun langsung ke jurang resesi.

Dengan demikian, secara dominan dan sebagian besar UMKM menjadi terpuruk parah keberadaannya. “Khusus untuk UMKM perlu diberikan perlakuan khusus atau istimewa bila perlu selama pandemik diberikan bebas bunga dan diberikan injeksi tambahan modal secara case by case sesuai ketentuan bank teknis yang berlaku,” ucapnya.*dik

BAGIKAN