Bangkitkan Pariwisata, Pemerintah Serius Siapkan Zona Hijau

Pemerintah tengah serius mempersiapkan pembukaan pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

WATERBLOW – Objek wisata Waterblow di kawasan Nusa Dua yang ramai dikunjungi wisatawan sebelum pandemi melanda.

Mangupura (bisnisbali.com) – Pemerintah tengah serius mempersiapkan pembukaan pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Di tahap awal, ada dua kawasan di Bali yang dinilai paling siap menjadi zona hijau yakni Nusa Dua dan Ubud. Berbagai persiapan pun dilakukan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kawasan-kawasan tersebut aman dikunjungi.

Seperti halnya Pemkab Badung yang saat ini fokus pada beberapa hal terkait sektor kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Badung dr. I Nyoman Gunarta, Rabu (3/3), mengatakan fokus pemerintah saat ini tidak saja memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, melainkan juga melaksanakan vaksinasi pekerja pariwisata dan masyarakat penyangga kawasan Nusa Dua.

“Kami tengah menghitung alokasi vaksin yang diperlukan bagi pekerja pariwisata di kawasan Nusa Dua dan masyarakat penyangga. Ada pun masyarakat penyangga yakni di Kelurahan Benoa, Tanjung Benoa dan Jimbaran,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah mempunyai data awal dari data Dinas Catatan Sipil. Namun Kuta Selatan adalah daerah heterogen dan dinamis, sehingga data riil tengah dihimpun dari data kecamatan, kelurahan dan desa. “Kita data lagi dan kita cocokan dengan data riil yang dimiliki Bali Tourism Board (BTB). Data itu akan kita kirim dan nantinya akan di-cleansing di pusat untuk didapatkan data jumlah sasaran untuk vaksinasi,” ungkapnya.

Mantan Dirut RSD Mangusada ini menyebutkan, konsep zona hijau atau green zone yang dimaksud adalah bagaimana mengimplementasikan agar orang yang masuk dan beraktivitas di kawasan sudah tervaksin. Jika mereka belum divaksin, maka yang bersangkutan wajib melakukan swab antigen di lokasi sebagai screening. Dalam artian, orang yang beraktivitas di kawasan menjadi terfilter dengan tetap menjaga implementasi prokes dengan ketat, melakukan tracing dan testing.

“Jadi, orang yang masuk di sana di luar pekerja dan masyarakat yang sudah divaksin itu wajib menunjukkan keterangan apakah ia sudah divaksin dua kali atau belum. Jika belum, maka konsekwensinya mereka harus melakukan swab tes antigen,” pungkasnya.

Berdasarkan rekap data, Dinkes Badung mengajukan 69.958 orang pekerja pariwisata dan masyarakat penyangga yang diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan vaksinasi. Angka ini terdiri 9.500 orang pekerja sektor pariwisata di kawasan Nusa Dua dan 60.458 orang penduduk penyangga dari Kelurahan Benoa.

Sementara itu, Ketua DPD Asita 71 Bali Putu Winastra berharap dukungan semua pihak untuk kelancaran travel bubble dengan skema FCC tersebut. “Jangan sampai isu atau rumor yang berkembang ini bisa merusak situasi,” ujarnya.

Dengan gencarnya upaya perlindungan kesehatan yang dilakukan, diharapkan akhir Maret seluruh pelaku pariwisata tervaksin. Sehingga dengan vaksinasi travel bubble yang sudah direncanakan sebelumnya bisa terlaksana dengan baik dengan skema FCC atau safety traveler corridor. “Ini yang harus kita dorong supaya itu benar-benar terjadi. Kalau belum apa-apa isu ini sudah didengung-dengungkan, maka Bali akan semakin terpuruk. Kita berharap isu-isu yang negatif agar diminimize, karena setahun lebih tidak bisa makan. Jika dikembangkan, justru masyarakat pelaku usaha lebih terpuruk kondisinya,” ungkapnya. *kmb27/kmb42

BAGIKAN